Berita

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini/RMOL

Politik

Jika Pilkada 2024 Dimajukan September, Beban Kerja Penyelenggara Makin Berat

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 14:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang diusulkan maju dari November menjadi September, diperkirakan memberikan beban kerja lebih berat kepada penyelenggara pemilu.

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menjelaskan, desain keserentakan pemilu nasional dan lokal pada tahun yang sama sudah menimbulkan sejumlah risiko.

"Risikonya kalau dimajukan (jadwal Pilkada) lebih besar lagi, karena soal kompleksitas dan profesionalitas kemampuan penyelenggara mengelola tahapan," ujar Titi kepada wartawan, Rabu (30/8).


Pakar Hukum Tata Negara itu memaparkan, jadwal Pilkada 2024 yang didesain dalam UU 10/2016 jatuh pada 27 November terkesan dipaksakan pemerintah, karena tidak mempertimbangkan kesiapan penyelenggara pemilu.

Titi menyebutkan, Pilkada Serentak ketika dibuat dalam tahun yang sama dengan Pemilu Serentak seperti sekarang berpotensi menimbulkan risiko-risiko dalam tata kelola pemerintahan.

"Risiko pertama soal legitimasi dan efektivitas pemerintah di daerah yang dijabat oleh penjabat. Itu sendiri menjadi kontroversi dan menimbulkan banyak spekulasi. Kedua, irisan tahapan menimbulkan beban kerja yang berat bagi penyelenggara Pemilu," urai Titi.

"Akhirnya, karena problem penataan jadwal dan akhir masa jabatan yang dipaksa oleh pemerintah untuk dilakukan di satu tahun yang sama, kita sulit melakukan penataan dan penyederhanaan beban kerja penyelenggara," sambungnya menegaskan.

Lebih konkretnya, pengajar Hukum Pemilu Universitas Indonesia itu menyebutkan, beririsannya tahapan sangat kentara ketika pencoblosan Pemilu Serentak 2024 nanti selesai. Karena tidak lama setelah itu akan dimulai tahapan awal Pilkada Serentak 2024.

"Antara Pemilu 14 Februari dengan Pilkada November (2024) itu kan irisannya sudah terjadi di tahapan krusial. Selesai pemungutan penghitungan suara sudah dimulai tahapan Pilkada, ketika itu PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) berlangsung di Mahkamah Konstitusi," papar Titi.

"Saat itu sudah masuk tahapan-tahapan untuk Pilkada yang krusial, semisal rekrutmen (anggota badan ad hoc), kemudian persiapan DPT (daftar pemilih tetap), dan seterusnya," ungkapnya.

Maka dari itu, Titi memandang, rencana memajukan jadwal pencoblosan Pilkada 2024 menjadi September tidak tepat.

"Menurut saya, ikuti saja jadwal yang sudah ada. Ini untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat kita, dan memberi keadilan kepada penyelenggara pemilu untuk mampu menyelenggarakan pemilu dengan beban yang lebih logis dan manusiawi," demikian Titi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya