Berita

Militer Gabon klaim telah mengambil alih kekuasaan/Net

Dunia

Militer Gabon Klaim Ambil Alih Kekuasaan Usai Petahana Menangkan Pemilu

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 13:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Militer Gabon mengklaim telah mengambil alih kekuasaan, beberapa menit setelah badan pemilihan negara bagian mengumumkan Presiden Ali Bongo telah memenangkan masa jabatan ketiga.

Klaim itu diumumkan oleh sekelompok perwira senior militer Gabon di televisi nasional pada Rabu dini hari (30/8). Mereka mengatakan hasil pemilu dibatalkan, semua perbatasan ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut, dan lembaga-lembaga negara dibubarkan.

"Atas nama rakyat Gabon, kami memutuskan untuk mempertahankan perdamaian dengan mengakhiri rezim yang berkuasa saat ini," kata militer.


Menurut laporan Reuters, suara tembakan keras terdengar di ibu kota Libreville setelah pengumuman tersebut.

Para prajurit memperkenalkan diri mereka sebagai anggota Komite Transisi dan Pemulihan Institusi. Lembaga-lembaga negara yang mereka nyatakan dibubarkan antara lain pemerintah, senat, majelis nasional, mahkamah konstitusi, dan lembaga pemilu.

Jika benar, kudeta tersebut akan menjadi kudeta kedelapan yang terjadi di Afrika Barat dan Tengah sejak tahun 2020. Kudeta di Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad, dan Niger telah merusak kemajuan demokrasi dalam beberapa tahun terakhir.

Bulan lalu, militer merebut kekuasaan di Niger, menimbulkan kejutan di seluruh Sahel dan menyedot kekuatan global yang mempertaruhkan kepentingan strategis.

Ketegangan meningkat di Gabon di tengah kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan setelah pemilihan presiden, parlemen, dan legislatif pada akhir pekan.

Petahana, Bongo dan keluarganya telah mempertahankan kekuasaan selama 56 tahun.

Kurangnya pengamat internasional, penangguhan beberapa siaran luar negeri, dan keputusan pemerintah untuk memutus layanan internet hingga memberlakukan jam malam secara nasional setelah pemilu telah menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi proses pemilu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya