Berita

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan mendeklarasikan dukungan terhadap Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Bacapres 2024, yang juga dihadiri Ketum PKB Muhaimin Iskandar, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu/RMOL

Politik

Berubah Nama Jadi Koalisi Indonesia Maju, KKIR Bubar?

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 12:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), memunculkan persepsi perpecahan 4 partai politik (parpol) yang bernaung di dalamnya.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai perubahan nama koalisi pendukung bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto itu terkesan mendadak.

Sebab, ada pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mengaku tidak tahu ada perubahan nama koalisi.


Dalam pengamatan Jamiluddin, PKB sebagai parpol pertama yang membentuk KKIR bersama Partai Gerindra kecewa dengan perubahan nama tersebut. Apalagi ada piagam yang ditandatangani antara dua ketua umum pada awal pendiriannya.

"Dengan berubah nama, tentu KKIR dengan sendirinya bubar. Ini artinya, piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo-Cak Imin menjadi tidak berlaku lagi," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/8).

Dalam piagam kesepakatan antara Cak Imin dengan Prabowo, menurut Jamiluddin, ada satu poin kerja sama politik yang sulit terealisasi akibat perubahan nama koalisi.

"Salah satunya tentu berimplikasi pada peluang Cak Imin menjadi Cawapres Prabowo," sambungnya memaparkan.

Lebih lanjut Jamiluddin menduga perubahan nama KKIR menjadi KIM merupakan dampak lanjutan masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Lebih dari itu, dia juga meyakini pembahasan cawapres yang akan dipasangkan dengan Prabowo juga melibatkan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

"Pembahasan Cawapres tidak lagi dibahas oleh Prabowo dan Cak Imin saja, tapi juga oleh Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan bahkan Yusril Ihzha Mahendra Ketum PBB yang juga mendukung Prabowo menjadi Capres di 2024," tuturnya.

"Secara politis hal itu tentu memukul Cak Imin. Sebagai Ketua Umum PKB, ia sudah mendapat perlakuan yang tak selayaknya. Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM," demikian Jamiluddin.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya