Berita

Menpora RI Dito Ariotedjo saat mengunjungi beberapa venue di Deli Serdang, Sumatera Utara/Ist

Olahraga

Meskipun Masih Banyak Kendala, Aceh-Sumut Tetap Siap Gelar PON XXI 2024

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 02:28 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada September 2024. Walaupun pelaksanaan bersamaan dengan tahapan Pemilu 2024.

Hal itu diungkap oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo saat menerima audiensi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut di Ruang Kerjanya Lantai 10, Kemenpora RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Menpora menyarankan agar Aceh-Sumut untuk membuat sebuah forum komunikasi terkait PON 2024. Hal itu dimaksudkan untuk mematangkan perencanaan yang telah disusun bersama.


"Pembahasan di dalam itu yakni mengenai apa yang perlu ditambah, sehingga dengan ada pembahasan PON yang komprehensif ini diharapkan bisa ketahuan apa saja yang kurang," ujar Dito.
 
"Jadi siapkan pegangan yang paling kuat, venue relatif tidak ada masalah, namun penyelenggaraannya yang mungkin perlu dibahas lagi," tambahnya.

Optimisme ini, kata Dito, juga sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah harus berkontribusi maksimal dalam penyelenggaraan event olah raga terbesar di negeri ini.

"Mengenai kekurangan, nanti kita review, saya ingin forum tersebut ada dan dilaksanakan dengan cepat supaya kita bisa cepat melapor ke Presiden," sebut Dito

Selain perwakilan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumut, pertemuan itu juga dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Agus Fatoni. Dalam kesempatan itu, Fatoni menjelaskan kesiapan Aceh dan Sumut dalam sisi anggaran untuk menghadapi PON 2024 harus terpenuhi.

"Kemarin kita juga diskusi, Aceh begitu sangat siap sama halnya dengan Sumut. Namun yang menjadi kendala yakni mengenai anggaran dalam penyelenggaraan ke depan," kata Fatoni.

Oleh sebab itu, kata Fatoni, Aceh dan Sumut harus mencari solusi terkait tidak cukupnya pembiayaan yang bersumber dari APBN.

"Yang kita tahu anggaran dari APBN itu kan cuma di Kementerian PUPR ya, mungkin di sini bisa kita cari support lainnya," tandas Fatoni.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya