Berita

Research Director Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya/RMOL

Politik

Daripada Buntung, Investor IKN Masih Tunggu Hasil Pilpres 2024

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 22:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Nasib megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) masih bergantung pada hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selagi belum ada komitmen nyata dari calon presiden 2024, maka investor megaproyek di Kalimantan Timur itu masih ragu menanamkan modalnya.

Apalagi, dari tiga kandidat capres saat ini, belum ada yang gamblang memastikan nasib proyek besar garapan Presiden Joko Widodo itu.


Demikian pandangan Research Director Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya dalam diskusi Republik Ayam Jago bertema "Hati-hati Gejolak Dunia Bisa Merembet ke Indonesia" yang dipandu Arief Poyuono, Selasa (29/8).

"Untuk IKN ini memang agak unik karena tidak masuknya (investor) karena apakah presiden berikutnya akan melanjutkan IKN atau tidak?" kata Berly dalam diskusi yang digelar di Kafe Kopi Timur, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Ekonom UI itu memprediksi, sampai dengan hasil Pemilu yang jelas dan komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan IKN, maka investor besar baru berani masuk.

"Kalau sekarang (IKN) malah jadi kota liburan atau kota baru saja. Karena kan presiden dan DPR berikut bisa mengubah undang-undang. Jadi wajar mereka (investor) menunggu sampai ada hasil Pilpres dan Pileg," pungkasnya.

Sejauh ini, belum ada data pasti terkait daftar investor asing yang sudah menanamkan investasinya di IKN. Sempat heboh, investor asing sekelas Softbank Group batal memberikan investasinya di IKN.

Sementara catatan bulan Juli 2023, ada beberapa investor dalam negeri yang masuk ke IKN. Di antaranya, PT Pertamina (Persero), PT Pakuwono Jati Tbk., PT Ciputra Development Tbk., hingga PT Medikaloka Hermina Tbk.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya