Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Demi Keadilan Ekonomi, Kota Los Angeles Pertimbangkan Larangan Pembayaran Cashless

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, seorang pejabat kota Los Angeles mengusulkan larangan bagi bisnis yang hanya menerima pembayaran non-tunai di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi eksklusi terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan individu-individu yang tidak memiliki akses ke kartu kredit atau rekening bank.

“Bisnis tanpa uang tunai menciptakan perekonomian di Kota kita yang tidak inklusif dan tidak dapat diakses oleh semua orang,” kata Anggota Dewan, Heather Hutt.


Seperti dikutip Business Insider, Selasa (29/8), larangan ini diambil setelah semakin banyak bisnis di wilayah Los Angeles yang beralih ke sistem pembayaran non-tunai, seperti kartu kredit atau pembayaran digital melalui aplikasi.

Para pemilik bisnis berpendapat bahwa pilihan ini memberikan efisiensi dan keamanan tambahan dalam proses pembelian, tetapi Hutt menganggap langkah ini sebagai tindakan yang diskriminatif.

"Tidak semua orang memiliki rekening bank atau kartu kredit, dan larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa," tambahnya.

Untuk itu, anggota dewan tersebut mengajukan mosi dengan meminta Kejaksaaan Kota segera merumuskan peraturan yang mengatur larangan bisnis non-tunai tersebut.

“Sebagai Kota yang telah berjanji untuk menjadi tempat yang aman dan adil bagi semua orang, kita harus proaktif dalam memastikan bahwa semua sistem kita menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu,” tegas Hutt dalam siaran persnya.

Selain Los Angeles, beberapa kota besar dan negara bagian lainnya di Amerika Serikat dikabarkan juga telah melakukan hal yang sama, seperti New York dan Philadelphia, yang memberlakukan larangan bisnis non-tunai, guna menciptakan keadilan bagi lapisan masyarakat, serta menghindari terjadinya kiamat uang tunai.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya