Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Demi Keadilan Ekonomi, Kota Los Angeles Pertimbangkan Larangan Pembayaran Cashless

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, seorang pejabat kota Los Angeles mengusulkan larangan bagi bisnis yang hanya menerima pembayaran non-tunai di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi eksklusi terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan individu-individu yang tidak memiliki akses ke kartu kredit atau rekening bank.

“Bisnis tanpa uang tunai menciptakan perekonomian di Kota kita yang tidak inklusif dan tidak dapat diakses oleh semua orang,” kata Anggota Dewan, Heather Hutt.


Seperti dikutip Business Insider, Selasa (29/8), larangan ini diambil setelah semakin banyak bisnis di wilayah Los Angeles yang beralih ke sistem pembayaran non-tunai, seperti kartu kredit atau pembayaran digital melalui aplikasi.

Para pemilik bisnis berpendapat bahwa pilihan ini memberikan efisiensi dan keamanan tambahan dalam proses pembelian, tetapi Hutt menganggap langkah ini sebagai tindakan yang diskriminatif.

"Tidak semua orang memiliki rekening bank atau kartu kredit, dan larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa," tambahnya.

Untuk itu, anggota dewan tersebut mengajukan mosi dengan meminta Kejaksaaan Kota segera merumuskan peraturan yang mengatur larangan bisnis non-tunai tersebut.

“Sebagai Kota yang telah berjanji untuk menjadi tempat yang aman dan adil bagi semua orang, kita harus proaktif dalam memastikan bahwa semua sistem kita menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu,” tegas Hutt dalam siaran persnya.

Selain Los Angeles, beberapa kota besar dan negara bagian lainnya di Amerika Serikat dikabarkan juga telah melakukan hal yang sama, seperti New York dan Philadelphia, yang memberlakukan larangan bisnis non-tunai, guna menciptakan keadilan bagi lapisan masyarakat, serta menghindari terjadinya kiamat uang tunai.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya