Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Demi Keadilan Ekonomi, Kota Los Angeles Pertimbangkan Larangan Pembayaran Cashless

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, seorang pejabat kota Los Angeles mengusulkan larangan bagi bisnis yang hanya menerima pembayaran non-tunai di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi eksklusi terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan individu-individu yang tidak memiliki akses ke kartu kredit atau rekening bank.

“Bisnis tanpa uang tunai menciptakan perekonomian di Kota kita yang tidak inklusif dan tidak dapat diakses oleh semua orang,” kata Anggota Dewan, Heather Hutt.

Seperti dikutip Business Insider, Selasa (29/8), larangan ini diambil setelah semakin banyak bisnis di wilayah Los Angeles yang beralih ke sistem pembayaran non-tunai, seperti kartu kredit atau pembayaran digital melalui aplikasi.

Para pemilik bisnis berpendapat bahwa pilihan ini memberikan efisiensi dan keamanan tambahan dalam proses pembelian, tetapi Hutt menganggap langkah ini sebagai tindakan yang diskriminatif.

"Tidak semua orang memiliki rekening bank atau kartu kredit, dan larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa," tambahnya.

Untuk itu, anggota dewan tersebut mengajukan mosi dengan meminta Kejaksaaan Kota segera merumuskan peraturan yang mengatur larangan bisnis non-tunai tersebut.

“Sebagai Kota yang telah berjanji untuk menjadi tempat yang aman dan adil bagi semua orang, kita harus proaktif dalam memastikan bahwa semua sistem kita menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu,” tegas Hutt dalam siaran persnya.

Selain Los Angeles, beberapa kota besar dan negara bagian lainnya di Amerika Serikat dikabarkan juga telah melakukan hal yang sama, seperti New York dan Philadelphia, yang memberlakukan larangan bisnis non-tunai, guna menciptakan keadilan bagi lapisan masyarakat, serta menghindari terjadinya kiamat uang tunai.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya