Berita

Representative Image/Net

Bisnis

Demi Keadilan Ekonomi, Kota Los Angeles Pertimbangkan Larangan Pembayaran Cashless

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:25 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, seorang pejabat kota Los Angeles mengusulkan larangan bagi bisnis yang hanya menerima pembayaran non-tunai di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi eksklusi terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan individu-individu yang tidak memiliki akses ke kartu kredit atau rekening bank.

“Bisnis tanpa uang tunai menciptakan perekonomian di Kota kita yang tidak inklusif dan tidak dapat diakses oleh semua orang,” kata Anggota Dewan, Heather Hutt.


Seperti dikutip Business Insider, Selasa (29/8), larangan ini diambil setelah semakin banyak bisnis di wilayah Los Angeles yang beralih ke sistem pembayaran non-tunai, seperti kartu kredit atau pembayaran digital melalui aplikasi.

Para pemilik bisnis berpendapat bahwa pilihan ini memberikan efisiensi dan keamanan tambahan dalam proses pembelian, tetapi Hutt menganggap langkah ini sebagai tindakan yang diskriminatif.

"Tidak semua orang memiliki rekening bank atau kartu kredit, dan larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang adil dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa," tambahnya.

Untuk itu, anggota dewan tersebut mengajukan mosi dengan meminta Kejaksaaan Kota segera merumuskan peraturan yang mengatur larangan bisnis non-tunai tersebut.

“Sebagai Kota yang telah berjanji untuk menjadi tempat yang aman dan adil bagi semua orang, kita harus proaktif dalam memastikan bahwa semua sistem kita menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu,” tegas Hutt dalam siaran persnya.

Selain Los Angeles, beberapa kota besar dan negara bagian lainnya di Amerika Serikat dikabarkan juga telah melakukan hal yang sama, seperti New York dan Philadelphia, yang memberlakukan larangan bisnis non-tunai, guna menciptakan keadilan bagi lapisan masyarakat, serta menghindari terjadinya kiamat uang tunai.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya