Berita

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon presiden KPP Anies Baswedan/Net

Politik

Nama Koalisi Berubah Tanda Prabowo Didukung Penuh Jokowi, Ancaman Bagi Anies?

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perubahan nama koalisi pengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi bakal calon presiden (Bacapres) 2024, dinilai sebagai satu ancaman baru bagi Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, tekanan terhadap Anies diperkuat Jokowi melalui perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

"Tekanan terhadap Capres Anies akan terus dilakukan. Sebaliknya, dukungan terhadap lawan Anies terlihat, seperti Prabowo didukung Jokowi," ujar Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).


Koalisi pengusung Prabowo itu beranggotakan 4 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ditambahkan Arbi, barisan pengusung Menteri Pertahanan itu di Pilpres 2024 bertolak belakang dengan kondisi KPP yang diisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dukungan dari Nasdem dan parpol anggota KPP terhadap Anies harus tambah kuat dan tetap konsisten. Jangan sampai karena berbagai faktor, di antaranya karena tekanan, karena faktor keuangan, atau didekati oleh PDIP," tuturnya.

Lebih dari itu, Arbi juga mengamati KPP kini tengah dihantam isu potensi perpecahan di internal seperti kasus hukum Anies hingga Johnny G Plate, stagnasi pencalonan, dan termasuk soal penentuan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Anies.  

Oleh karena itu, Arbi mendorong agar Nasdem, Demokrat, dan PKS berkonsentrasi menyusun strategi memenangkan Pilpres 2024, daripada berkutat pada masalah internal. Mengingat lawan politik kini sudah semakin kuat.

"Masing-masing anggota koalisi (KPP) buang ego masing-masing. Dan jangan ada lagi saling dan berpecah. Padahal tekanan oleh penguasa yang sudah punya capres untuk lemahkan capres KPP sudah demikian keras," paparnya.

"Jangan lagi saling tekan di internal," tandas Muslim Arbi. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya