Berita

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon presiden KPP Anies Baswedan/Net

Politik

Nama Koalisi Berubah Tanda Prabowo Didukung Penuh Jokowi, Ancaman Bagi Anies?

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perubahan nama koalisi pengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi bakal calon presiden (Bacapres) 2024, dinilai sebagai satu ancaman baru bagi Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, tekanan terhadap Anies diperkuat Jokowi melalui perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

"Tekanan terhadap Capres Anies akan terus dilakukan. Sebaliknya, dukungan terhadap lawan Anies terlihat, seperti Prabowo didukung Jokowi," ujar Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).


Koalisi pengusung Prabowo itu beranggotakan 4 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ditambahkan Arbi, barisan pengusung Menteri Pertahanan itu di Pilpres 2024 bertolak belakang dengan kondisi KPP yang diisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dukungan dari Nasdem dan parpol anggota KPP terhadap Anies harus tambah kuat dan tetap konsisten. Jangan sampai karena berbagai faktor, di antaranya karena tekanan, karena faktor keuangan, atau didekati oleh PDIP," tuturnya.

Lebih dari itu, Arbi juga mengamati KPP kini tengah dihantam isu potensi perpecahan di internal seperti kasus hukum Anies hingga Johnny G Plate, stagnasi pencalonan, dan termasuk soal penentuan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Anies.  

Oleh karena itu, Arbi mendorong agar Nasdem, Demokrat, dan PKS berkonsentrasi menyusun strategi memenangkan Pilpres 2024, daripada berkutat pada masalah internal. Mengingat lawan politik kini sudah semakin kuat.

"Masing-masing anggota koalisi (KPP) buang ego masing-masing. Dan jangan ada lagi saling dan berpecah. Padahal tekanan oleh penguasa yang sudah punya capres untuk lemahkan capres KPP sudah demikian keras," paparnya.

"Jangan lagi saling tekan di internal," tandas Muslim Arbi. 

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya