Berita

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon presiden KPP Anies Baswedan/Net

Politik

Nama Koalisi Berubah Tanda Prabowo Didukung Penuh Jokowi, Ancaman Bagi Anies?

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perubahan nama koalisi pengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi bakal calon presiden (Bacapres) 2024, dinilai sebagai satu ancaman baru bagi Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, tekanan terhadap Anies diperkuat Jokowi melalui perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

"Tekanan terhadap Capres Anies akan terus dilakukan. Sebaliknya, dukungan terhadap lawan Anies terlihat, seperti Prabowo didukung Jokowi," ujar Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).


Koalisi pengusung Prabowo itu beranggotakan 4 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ditambahkan Arbi, barisan pengusung Menteri Pertahanan itu di Pilpres 2024 bertolak belakang dengan kondisi KPP yang diisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dukungan dari Nasdem dan parpol anggota KPP terhadap Anies harus tambah kuat dan tetap konsisten. Jangan sampai karena berbagai faktor, di antaranya karena tekanan, karena faktor keuangan, atau didekati oleh PDIP," tuturnya.

Lebih dari itu, Arbi juga mengamati KPP kini tengah dihantam isu potensi perpecahan di internal seperti kasus hukum Anies hingga Johnny G Plate, stagnasi pencalonan, dan termasuk soal penentuan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Anies.  

Oleh karena itu, Arbi mendorong agar Nasdem, Demokrat, dan PKS berkonsentrasi menyusun strategi memenangkan Pilpres 2024, daripada berkutat pada masalah internal. Mengingat lawan politik kini sudah semakin kuat.

"Masing-masing anggota koalisi (KPP) buang ego masing-masing. Dan jangan ada lagi saling dan berpecah. Padahal tekanan oleh penguasa yang sudah punya capres untuk lemahkan capres KPP sudah demikian keras," paparnya.

"Jangan lagi saling tekan di internal," tandas Muslim Arbi. 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya