Berita

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon presiden KPP Anies Baswedan/Net

Politik

Nama Koalisi Berubah Tanda Prabowo Didukung Penuh Jokowi, Ancaman Bagi Anies?

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perubahan nama koalisi pengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi bakal calon presiden (Bacapres) 2024, dinilai sebagai satu ancaman baru bagi Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, tekanan terhadap Anies diperkuat Jokowi melalui perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

"Tekanan terhadap Capres Anies akan terus dilakukan. Sebaliknya, dukungan terhadap lawan Anies terlihat, seperti Prabowo didukung Jokowi," ujar Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).


Koalisi pengusung Prabowo itu beranggotakan 4 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ditambahkan Arbi, barisan pengusung Menteri Pertahanan itu di Pilpres 2024 bertolak belakang dengan kondisi KPP yang diisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dukungan dari Nasdem dan parpol anggota KPP terhadap Anies harus tambah kuat dan tetap konsisten. Jangan sampai karena berbagai faktor, di antaranya karena tekanan, karena faktor keuangan, atau didekati oleh PDIP," tuturnya.

Lebih dari itu, Arbi juga mengamati KPP kini tengah dihantam isu potensi perpecahan di internal seperti kasus hukum Anies hingga Johnny G Plate, stagnasi pencalonan, dan termasuk soal penentuan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Anies.  

Oleh karena itu, Arbi mendorong agar Nasdem, Demokrat, dan PKS berkonsentrasi menyusun strategi memenangkan Pilpres 2024, daripada berkutat pada masalah internal. Mengingat lawan politik kini sudah semakin kuat.

"Masing-masing anggota koalisi (KPP) buang ego masing-masing. Dan jangan ada lagi saling dan berpecah. Padahal tekanan oleh penguasa yang sudah punya capres untuk lemahkan capres KPP sudah demikian keras," paparnya.

"Jangan lagi saling tekan di internal," tandas Muslim Arbi. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya