Berita

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bakal calon presiden KPP Anies Baswedan/Net

Politik

Nama Koalisi Berubah Tanda Prabowo Didukung Penuh Jokowi, Ancaman Bagi Anies?

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 14:15 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perubahan nama koalisi pengusung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi bakal calon presiden (Bacapres) 2024, dinilai sebagai satu ancaman baru bagi Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, tekanan terhadap Anies diperkuat Jokowi melalui perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

"Tekanan terhadap Capres Anies akan terus dilakukan. Sebaliknya, dukungan terhadap lawan Anies terlihat, seperti Prabowo didukung Jokowi," ujar Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/8).


Koalisi pengusung Prabowo itu beranggotakan 4 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ditambahkan Arbi, barisan pengusung Menteri Pertahanan itu di Pilpres 2024 bertolak belakang dengan kondisi KPP yang diisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dukungan dari Nasdem dan parpol anggota KPP terhadap Anies harus tambah kuat dan tetap konsisten. Jangan sampai karena berbagai faktor, di antaranya karena tekanan, karena faktor keuangan, atau didekati oleh PDIP," tuturnya.

Lebih dari itu, Arbi juga mengamati KPP kini tengah dihantam isu potensi perpecahan di internal seperti kasus hukum Anies hingga Johnny G Plate, stagnasi pencalonan, dan termasuk soal penentuan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Anies.  

Oleh karena itu, Arbi mendorong agar Nasdem, Demokrat, dan PKS berkonsentrasi menyusun strategi memenangkan Pilpres 2024, daripada berkutat pada masalah internal. Mengingat lawan politik kini sudah semakin kuat.

"Masing-masing anggota koalisi (KPP) buang ego masing-masing. Dan jangan ada lagi saling dan berpecah. Padahal tekanan oleh penguasa yang sudah punya capres untuk lemahkan capres KPP sudah demikian keras," paparnya.

"Jangan lagi saling tekan di internal," tandas Muslim Arbi. 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya