Prancis mempertahankan kehadiran duta besar di Niger terlepas dari ultimatum junta/Net
Prancis akan tetap mempertahankan keberadaan duta besarnya di Niger, meskipun terdapat ultimatum dari para pemimpin junta yang memerintahkannya untuk segera meninggalkan negara tersebut.
Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidato kebijakan luar negeri di hadapan para duta besar yang berkumpul di Paris pada Senin (28/8).
Seperti dikutip
France24, Macron mengonfirmasi bahwa Duta Besar Prancis, Sylvain Itte, masih mempertahankan posisinya di Niamey, meskipun sebelumnya diberi tenggat waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu pada Jumat lalu (26/8).
“Prancis dan para diplomatnya telah menghadapi situasi yang sangat sulit di beberapa negara dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari Sudan, hingga Niger saat ini,” katanya.
Dengan tegas, Macron menyatakan bahwa Prancis tidak akan mengubah pandangannya dalam mengutuk kudeta dari junta militer dan mengulangi komitmen dukungannya kepada Presiden Niger terguling, Mohamed Bazoum.
Dalam pernyataannya, Macron menegaskan bahwa kemenangan Bazoum dalam pemilihan demokratis harus diberikan pengakuan, dan ia menekankan kualitas kepemimpinan Bazoum yang berani menolak untuk mengundurkan diri.
"Dalam prinsip kami yang jelas: kami tidak akan mengakui para pelaku kudeta," tegas Macron.
Seperti diketahui, Presiden Bazoum telah digulingkan dalam sebuah kudeta pada 26 Juli lalu dan kemudian ditahan bersama keluarganya di istana presiden. Aksi tersebut menuai kecaman keras dari Prancis dan mayoritas negara-negara tetangga Niger.
Pada Jumat lalu, Kementerian Luar Negeri Niger mengumumkan bahwa Dubes Prancis Itte diberikan tenggat waktu 48 jam untuk meninggalkan negara tersebut.
Keputusan ini muncul setelah Itte menolak untuk bertemu dengan penguasa baru dan pemerintah Niger menilai bahwa langkah Prancis "bertentangan dengan kepentingan Niger". Untuk itu junta militer memutuskan untuk mengusir Dubes Itte dan memutus aliran air serta listrik ke kedutaannya di Niger.
