Berita

Tangkapan layar video Gibran mengajak warga untuk memilih Ganjar pada Pilpres 2024/Repro

Politik

Ajak Masyarakat Pilih Ganjar, Gibran dan Bobby Tidak Paham Etika Politik

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 16:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keluarga Presiden Joko Widodo dianggap tidak paham dan tidak memiliki etika politik. Pasalnya mereka ikut mengkampanyekan bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, di masa sosialisasi. Bukan masa kampanye.

Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan, menanggapi adanya video anak dan mantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, yang mengkampanyekan Ganjar.

Gibran saat ini menjabat Walikota Solo, sementara Bobby menjadi Walikota Medan.


Video tersebut diunggah melalui media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter resmi milik PDIP.

"Gibran dan Bobby ini ya tidak paham etika politik," ujar Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/8).

Tamil Selvan atau yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai, dirinya tidak bisa mengkritik dengan menggunakan diksi hukum. Mengingat, Bawaslu dipastikan tidak akan memproses jika ada laporan hal tersebut.

"Jadi kalaupun seumpama hal ini dilaporkan ke Bawaslu, kita sudah paham, kelit atau ngelesnya Bawaslu itu, ini belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran Pemilu atau kampanye di luar dari jadwal atau curi start kampanye, karena yang bersangkutan (Ganjar) belum resmi terdaftar sebagai Capres," papar Kang Tamil.

Namun demikian, Kang Tamil mengaku hanya bisa mengimbau masyarakat untuk bisa jeli melihat sosok-sosok yang tidak punya etika seperti Gibran dan Bobby.

"Kita kan bernegara, berbangsa, itu harus punya etika, termasuk berpolitik. Tapi memang kembali lagi kepada tokoh-tokoh ini memang kita mau harapkan apa. Kalau beretika tentu Gibran dan Bobby itu tidak maju sebagai kepala daerah, karena bapak dan mertuanya adalah presiden. Jadi memang ini menyalahi etika," pungkas Kang Tamil.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya