Berita

Puluhan warga ahli waris Kgs Nanung, pemilik lahan yang bersengketa di Jalan Kol H Burlian Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL) KM 8 Palembang, menggelar demo di Kantor BPN Kota Palembang, Senin (28/8)/Ist

Nusantara

Tuntut Keadilan dalam Kasus Penyerobotan Tanah, Puluhan Ahli Waris Geruduk Kantor BPN Palembang

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 16:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan warga yang mengaku ahli waris dari Kgs Nanung (alm) yang merupakan pemilik lahan dalam sengketa di Jalan Kol H Burlian Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL) KM 8 Palembang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BPN Palembang, Senin (28/8).

Koordinator Lapangan, Ansori mengatakan, pihaknya meminta keadilan agar masalah sengketa ini dapat diselesaikan secara tuntas dan penuh penegakan hukum, karena tanah tersebut adalah milik keluarga ahli waris almarhum Kgs Nanung.

"Kami terus berupaya karena tanah ini memang milik keluarga ahli waris Kgs Nanung," ujar Ansori, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel, Senin (28/8).


Berdasarkan bukti yang dimiliki, didapati informasi bahwa pada 2017 Lembaga Hasil (LH) telah membuat sporadik yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat tanah dengan batas tanah mentah di sebelah utara, barat, dan selatan yang berbatasan dengan tanah mentah, serta di sebelah timur berbatasan dengan jalan umum.

"Sementara tanah milik klien kami ini telah menggunakan batas yang jelas dalam suratnya, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya. Perbedaan dalam surat tersebut jelas terlihat. Ini menunjukkan upaya mereka untuk menerbitkan duplikat surat permohonan hak di atas tanah menjadi sertifikat hak milik baru, bukan hanya duplikat," jelas Ansori.

Sementara itu, ahli waris Kgs Nanung, Kgs Ahmad Hayat menyatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Satuan Tugas Mafia Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta, termasuk kepada Presiden dan pihak terkait lainnya.

Mereka menerima jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang menunjuk Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan untuk menyelesaikan sengketa ini.

"Salah satu poin dalam surat tersebut menginstruksikan BPN kota Palembang untuk melakukan upaya penanganan dan penyelesaian berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan seterusnya. Namun, hingga saat ini kami belum pernah dipanggil oleh BPN kota Palembang," jelasnya.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya