Berita

Tangkapan layar video Gibran Rakabuming Raka yang mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024/Repro

Politik

Video Anak dan Mantu Jokowi Ajak Pilih Ganjar Viral di Masa Sosialisasi, KPU Masih Diam

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 14:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masa sosialisasi Pemilu 2024 saat ini ternyata sudah dimanfaatkan anak hingga mantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, untuk menyampaikan ajakan memilih bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Ajakan memilih Ganjar ini disampaikan Gibran dan Bobby melalui sebuah video yang diunggah akun resmi PDIP di media sosial X, yang dilihat Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/8).

"Saya, Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar. Terima kasih," ujar Gibran yang juga menjabat Walikota Solo, yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL dari media sosial X, Senin (28/8).


Ajakan serupa juga disampaikan menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang kini menjabat Walikota Medan.

"Saya Muhammad Bobby Afif Nasution, Walikota Medan ingin menyampaikan dan ingin mengajak bersama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti," ucap Bobby.

Tindakan Gibran dan Bobby tersebut berpotensi kena semprit lembaga penyelenggara pemilu. Sebab, ajakan memilih tergolong sebagai kampanye politik yang baru dapat dilakukan peserta Pemilu setelah resmi ditetapkan KPU pada masa yang ditentukan. Di mana pada Pemilu 2024 ditetapkan jatuh pada 28 November 2023.

Namun demikian, KPU dan Bawaslu masih belum melakukan tindakan berarti, sekalipun video tersebut sudah viral selama sepekan.

Tertera dalam Pasal 69 Peraturan KPU 15/2023 tentang Kampanye, partai politik (Parpol) peserta Pemilu dilarang kampanye sebelum 28 November 2023.

Sementara dalam Pasal 70 disebutkan, sebelum masa kampanye Parpol peserta Pemilu hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang bersifat internal.

Mekanisme sosialisasi internal Parpol hanya diperbolehkan dalam bentuk memasang bendera di lingkungan internal, serta menggelar pertemuan terbatas di internal dengan terlebih dulu memberi tahu KPU dan Bawaslu, dan dilarang memuat unsur ajakan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya