Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Isu Udara Jakarta Ramai Dibahas, Kepentingan Oligarki pada Kendaraan Listrik dan IKN?

MINGGU, 27 AGUSTUS 2023 | 14:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ada kepentingan oligarki yang mendapatkan keuntungan dari kendaraan listrik dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara dengan cara menakuti rakyat melalui isu polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, isu polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya dimainkan oleh para oligarki dengan mendorong Presiden Joko Widodo bicara soal pemindahan Ibukota dan penggunaan kendaraan listrik.

"Soal polusi di Jakarta saat ini sudah berjalan sekitar 30 tahun lalu. Karena industri yang kelilingi Jakarta, seperti Banten, Bekasi, Bogor, juga di Utara Jakarta," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/8).


Muslim memandang, dengan isu polusi udara, ada proyek kendaraan listrik yang hendak dimuluskan oleh para oligarki. Bahkan, Presiden Jokowi pun dijadikan boneka untuk mendukung dan menyetujui kepentingan oligarki tersebut.

"Penduduk Jakarta dibikin seram dengan alasan Jakarta tidak layak huni dan tidak sehat lagi. Padahal siapa pemilik industri yang bikin rusak udara Jakarta selama ini tidak dimintai tanggung jawab," kata Muslim.

Seharusnya, masih kata Muslim, udara buruk yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya, pemerintah tidak menyalahkan rakyat yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar konvensional.

"Pemilik industri yang rusak udara itu yang harus disalahkan. Jokowi jangan hanya sebarkan cerita horor udara timbal untuk memuluskan proyek mobil listrik dan IKN. Padahal IKN itu selama ini untuk kepentingan siapa?" pungkas Muslim.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya