Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Isu Udara Jakarta Ramai Dibahas, Kepentingan Oligarki pada Kendaraan Listrik dan IKN?

MINGGU, 27 AGUSTUS 2023 | 14:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ada kepentingan oligarki yang mendapatkan keuntungan dari kendaraan listrik dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara dengan cara menakuti rakyat melalui isu polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, isu polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya dimainkan oleh para oligarki dengan mendorong Presiden Joko Widodo bicara soal pemindahan Ibukota dan penggunaan kendaraan listrik.

"Soal polusi di Jakarta saat ini sudah berjalan sekitar 30 tahun lalu. Karena industri yang kelilingi Jakarta, seperti Banten, Bekasi, Bogor, juga di Utara Jakarta," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/8).


Muslim memandang, dengan isu polusi udara, ada proyek kendaraan listrik yang hendak dimuluskan oleh para oligarki. Bahkan, Presiden Jokowi pun dijadikan boneka untuk mendukung dan menyetujui kepentingan oligarki tersebut.

"Penduduk Jakarta dibikin seram dengan alasan Jakarta tidak layak huni dan tidak sehat lagi. Padahal siapa pemilik industri yang bikin rusak udara Jakarta selama ini tidak dimintai tanggung jawab," kata Muslim.

Seharusnya, masih kata Muslim, udara buruk yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya, pemerintah tidak menyalahkan rakyat yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar konvensional.

"Pemilik industri yang rusak udara itu yang harus disalahkan. Jokowi jangan hanya sebarkan cerita horor udara timbal untuk memuluskan proyek mobil listrik dan IKN. Padahal IKN itu selama ini untuk kepentingan siapa?" pungkas Muslim.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya