Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Isu Udara Jakarta Ramai Dibahas, Kepentingan Oligarki pada Kendaraan Listrik dan IKN?

MINGGU, 27 AGUSTUS 2023 | 14:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ada kepentingan oligarki yang mendapatkan keuntungan dari kendaraan listrik dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara dengan cara menakuti rakyat melalui isu polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, isu polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya dimainkan oleh para oligarki dengan mendorong Presiden Joko Widodo bicara soal pemindahan Ibukota dan penggunaan kendaraan listrik.

"Soal polusi di Jakarta saat ini sudah berjalan sekitar 30 tahun lalu. Karena industri yang kelilingi Jakarta, seperti Banten, Bekasi, Bogor, juga di Utara Jakarta," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/8).


Muslim memandang, dengan isu polusi udara, ada proyek kendaraan listrik yang hendak dimuluskan oleh para oligarki. Bahkan, Presiden Jokowi pun dijadikan boneka untuk mendukung dan menyetujui kepentingan oligarki tersebut.

"Penduduk Jakarta dibikin seram dengan alasan Jakarta tidak layak huni dan tidak sehat lagi. Padahal siapa pemilik industri yang bikin rusak udara Jakarta selama ini tidak dimintai tanggung jawab," kata Muslim.

Seharusnya, masih kata Muslim, udara buruk yang terjadi di DKI Jakarta dan sekitarnya, pemerintah tidak menyalahkan rakyat yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar konvensional.

"Pemilik industri yang rusak udara itu yang harus disalahkan. Jokowi jangan hanya sebarkan cerita horor udara timbal untuk memuluskan proyek mobil listrik dan IKN. Padahal IKN itu selama ini untuk kepentingan siapa?" pungkas Muslim.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya