Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Abaikan Undangan Dialog, Dubes Jerman Hingga Prancis Diusir dari Niger

SABTU, 26 AGUSTUS 2023 | 07:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pemimpin pemberontak di Niger menuntut agar duta besar Jerman meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.

Kementerian Luar Negeri Niger yang dikuasai pemberontak, yang merebut kekuasaan melalui kudeta 26 Juli, menyampaikan hal itu dalam sebuah pernyataan Jumat (26/8).

Pengusiran itu dilakukan karena duta besar Jerman menolak datang ke kementerian setelah dia diundang secara resmi.


"Sebagai reaksi terhadap penolakan Duta Besar Jerman Olivier Schnakenberg untuk menjawab undangan kementerian untuk berdiskusi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus pukul 11.00, dan karena tindakan lain pemerintah Jerman yang bertentangan dengan kepentingan Niger, kementerian memberikan waktu selama 48 jam untuk Tuan Olivier Schnakenberg meninggalkan wilayah Niger,” menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri, seperti dikutip dari Al Arabiya.

Hal sama juga dilakukan terhadap Duta Besar Prancis Sylvain Itte, Duta Besar Nigeria Mohamed Usman dan Duta Besar AS Kathleen Fitzgibbons.

"Menghadapi penolakan duta besar Perancis di Niamey, Sylvain Itte, untuk menanggapi undangan dari kementerian untuk pertemuan hari Jumat dan tindakan lain dari pemerintah Prancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger, pihak berwenang memutuskan untuk meminta duta besar tersebut untuk pergi," kata kementerian.

Tindakan penguasa yang kini memimpin negara tersebut merupakan peningkatan terbaru dalam memburuknya hubungan antara rezim baru di Niamey dan beberapa negara Barat, serta blok ECOWAS di Afrika Barat.

Niger terjerumus ke dalam kekacauan pada tanggal 26 Juli ketika Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pengawal presiden, memimpin intervensi militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya