Berita

Ketua Umum Papera, Don Muzakir berjabat tangan dengan Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetya/Ist

Politik

Pakai Kaos Berwajah Prabowo, Bawaslu Larang Anggota Papera Masuki Pasar Sukowati

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 19:06 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Puluhan anggota Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera) yang merupakan organisasi sayap Partai Gerindra mengecek harga dan menyerap aspirasi pedagang di Pasar Kota Sragen Sukowati, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis (24/8). Namun, Papera sempat dilarang oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sragen Dwi Budhi Prasetya.

Dwi Budhi mengingatkan para anggota Papera supaya tidak menggunakan atribut partai dan bergambar wajah Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga bakal calon presiden saat masuk ke dalam pasar.

"Pada Kamis 24 Agustus 2023 kami berkunjung ke Pasar Sukowati Sragen, tapi kehadiran kami dilarang oleh pihak Bawaslu untuk menyapa teman-teman kita yang sesama pedagang. Kami tidak melakukan kampanye, karena kalau kampanye itu membawa alat peraga dan melakukan mobilisasi orang," kata Ketua Umum Papera, Don Muzakir dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/8).


Setelah mendapatkan penjelasan dan tidak ingin berdebat panjang, akhirnya puluhan anggota Papera tidak jadi masuk pasar.

"Atas insiden tersebut kami menyampaikan sikap, bahwa kami sangat menghormati peringatan Bawaslu dan menekankan pentingnya berpolitik dengan cara yang santun dan memelihara kesatuan. Meskipun saat ini belum memasuki masa kampanye dan belum ada penetapan calon presiden oleh KPU," jelasnya.

Sebelum melakukan acara di Pasar Sukowati, Don Muzakir telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu. Namun, kenyataanya kegiatan itu tidak luput dari pantauan Bawaslu Sragen.

"Kami telah memaafkan, dan Bawaslu Sragen juga telah meminta maaf. Kami sangat menghormati Bawaslu, meskipun terjadi kekeliruan oleh Bawaslu Sragen. Kami percaya bahwa dalam proses politik, kita harus tetap menjunjung tinggi etika dan norma-norma demokrasi," pungkas Don Muzakir.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya