Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani/Ist
Harus diakui, teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tak bisa dielakkan dalam kehidupan manusia saat ini. Namun, AI justru berpeluang menjadi paradoks bagi bangsa Indonesia.
Di mana Indonesia tengah menghadapi bonus demografi pada 22 tahun mendatang, sementara arus zaman menghendaki penyusutan jumlah tenaga kerja akibat perkembangan teknologi. Di sisi lain, hal ini juga berpeluang menjadi ujian paling berat bagi Indonesian Way of Life: Pancasila.
“Kita harus menghilangkan dampak buruk teknologi misalnya ketika orang menjadi semakin individual dan tak lagi membangun kohesivitas sosial, dan sebaliknya malah mengakibatkan segregasi sosial," ujar Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, dalam Podcast Seri Kemerdekaan yang dipandu Yonatan Napu di kanal YouTube BKN PDI Perjuangan yang dikutip redaksi, Jumat (25/8).
Kehadiran teknologi super canggih, lanjut Jaleswari, justru akan menjadi ancaman yang tidak disadari di tengah masyarakat. Maka dari itu harus ada regulasi yang mengatur penggunaan teknologi. Hal itu berguna untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola, mengawasi, serta mengevaluasi.
Hal tersebut, kata Jaleswari, juga tidak terlepas dari jumlah pengguna internet di Indonesia yang yang mencapai 85,6 persen.
"Maka menjadi penting untuk membangun literasi digital agar 85,6 persen penduduk Indonesia yang pengguna internet bisa menciptakan mekanisme untuk mewaspadai nilai-nilai yang bertentangan dengan keadaban dan norma etika publik,” paparnya.
Selain itu, Jaleswari menambahkan, kehadiran kecerdasan buatan seperti Chat GPT juga memberikan dampak terhadap pendidikan. Dampaknya seperti dua mata pisau, bisa positif atau negatif.
Oleh karena itu, dia mendorong adanya aturan mengenai AI atau Undang-undang Keamanan Siber. Menurut dia, jika sementara waktu belum dimungkinkan adanya aturan, maka masyarakat harus bisa menjadi pengguna yang cerdas.
Terutama dalam menciptakan mekanisme atau strategi kelangsungan hidup untuk menghadapi persoalan ini.
"Pengaturan-pengaturan itu kita belum punya, apalagi regulasi bagaimana pengaturan soal
artificial intelligence atau Undang-undang Keamanan Siber. Harus didorong, kita memang beberapa kali yang mendorong RUU Keamanan Siber," tuturnya.
“Dalam konteks pemerintah bagaimana kita menempatkan Pancasila dalam pengarusutamaan pembuatan RUU. Apakah sudah memasukkan unsur menghormati HAM? Sudah memasukkan unsur kemanusiaan? RUU ini memecah belah atau enggak? RUU ini, apakah melahirkan RUU untuk personal atau seluruh bangsa Indonesia? Jadi ini harus diutamakan, harus diejawantahkan di semua level,” imbuh Jaleswari.
Deputi KSP yang membidangi Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan, dan Hak Asasi Manusia ini mengingatkan, pandemi yang dialami selama tiga tahun terakhir mengajarkan bahwa Indonesia punya modal sosial berupa gotong royong yang sangat kuat.
Dari kedaruratan Covid-19 kita paham di situlah karakter asli bangsa Indonesia sesuai Pancasila muncul dengan natural.
“Bagaimana sikap saling membantu tanpa peduli latar suku, agama terjadi. Relasi-relasi itu menyadarkan kita sekaligus membentuk fakta sosial bahwa pemerintah tak bisa bekerja sendiri tanpa kolaborasi dengan masyarakat,” urainya.
Di sinilah, ia menegaskan, di tengah pesatnya penggunaan gawai dan kemajuan teknologi, relasi kemanusiaan tetap menjadi hal yang sangat penting.
“Selain terkait ketuhanan, nilai kemanusiaan paling kuat ada dalam Pancasila. Bertenggang rasa, saling menghormati, menghargai perbedaan dan lain-lain menjadi tindakan nyata yang keren banget untuk dilakukan,” tegasnya.
Jaleswari pun menggarisbawahi, fakta sosial itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa melewati masa-masa sulit pandemi karena ada pemimpin dengan navigasi yang sangat kuat.
“Jadi, tidak benar kalau dikatakan pertumbuhan ekonomi kita selama dua tahun ini karena negara kita berjalan dengan ‘autopilot’,” tutup peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini.
