Berita

Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda/Ist

Politik

Tolak Aksi Kekerasan, Delegasi RI Walk Out saat Benny Wenda Berpidato di Forum MSG

JUMAT, 25 AGUSTUS 2023 | 02:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Vila, Vanuatu, pada Rabu (23/8) lalu ada kejadian yang menyedot perhatian dunia internasional. Delegasi Republik Indonesia walk out (WO) atau keluar dari forum saat Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda hendak menyampaikan pidato.

Perwakilan RI yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Mansury, melakukan WO untuk menunjukkan  sikap Indonesia yang menolak aksi kekerasan kelompok separatis.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah, aksi WO sangat lazim dilakukan dalam dunia diplomasi. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, para diplomatnya juga kerap meninggalkan ruangan ketika negara lawan politiknya tengah berbicara di forum internasional.


"Indonesia tidak bisa menerima seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan bersenjata di Papua, termasuk penculikan, diberi kesempatan berbicara di forum yang terhormat tersebut," kata Faizasyah dikutip dari media, Kamis (24/8).

Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan ULMWP oleh Pemerintah RI saat ini sudah dikategorikan sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.

MSG merupakan forum negara-negara Melanesia yang dibentuk pada 1998 di Port Vila, Vanuatu. ULMWP selama ini berstatus observer atau pemantau di MSG dan akan menjadi anggota penuh. Indonesia menjadi salah satu anggota MSG ini karena memiliki jutaan warga Melanesia.

Forum ini juga kerap menjadi wadah ULMWP dalam mengemukakan aspirasinya sebagai bentuk provokasi dan pencarian dukungan agar Papua dapat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hingga saat ini, Papua masih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, sehingga keberadaan ULMWP seharusnya tak mendapat pengakuan di forum internasional.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya