Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman/RMOL

Politik

Geram Ada Gugatan Batas Usia Capres, Gerindra: Aneh!

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 17:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gugatan batas usia capres dan cawapres maksimal 70 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sebagai upaya membatasi hak warga negara.

Salah satu yang menyesalkan gugatan Aliansi '98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM itu adalah Partai Gerindra. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, pembatasan usia calon kepala negara jarang terjadi di dunia.

"Kok petitumnya membatasi hak orang. Ini gugatan yang aneh. Ada enggak di seluruh dunia (pembatasan usia capres)? Saya baru ketemu nih sekarang,” tegas Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8).


Jika disetujui MK, gugatan pembatasan usia capres-cawapres ini tentu akan merugikan Gerindra mengingat bakal capresnya, Prabowo Subianto kini telah berusia 71 tahun.

Meski merasa aneh, anggota Komisi III DPR RI ini meyakini MK akan memutuskan secara adil mengenai perkara uji materi batas maksimal usia capres-cawapres.

"Kami yakin, hakim MK paham sekali bagaimana meng-handle perkara ini,” pungkasnya.

Gugatan batas usia capres-cawapres maksimal 70 tahun diajukan oleh Aliansi '98 yang beranggotakan puluhan pengacara. Mereka mengajukan permohonan judicial review UU 7/2017 Pasal 169 huruf (d) dan (q) terhadap UUD 1945 yang tidak membatasi usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya