Berita

Militer Myanmar/Net

Dunia

AS Jatuhkan Sanksi Baru pada Mitra Junta Myanmar

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 03:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terbaru pada perusahaan dan individu yang memberikan bantuan pada junta Myanmar terkait pasokan bahan bakar jet yang digunakan untuk melancarkan serangan udara.

Departemen Keuangan AS pada Rabu (23/8) menambah daftar sanksi terhadap dua individu, Khin Phyu Win dan Zaw Min Tun, serta tiga perusahaan yang terkait dengan mereka. Mereka dikenakan sanksi karena terlibat dalam pengadaan dan distribusi bahan bakar jet untuk militer Myanmar.

"Junta Myanmar semakin mengandalkan serangan udara dengan kekerasan untuk menindas rakyat Burma,” kata Departemen Keuangan AS, seperti dikutip Channel News Asia.


Sanksi tersebut sesuai dengan perintah eksekutif Presiden AS Joe Biden, sehingga sektor pertahanan AS dilarang berurusan dengan perusahaan terkait.

“Dengan memperluas penggunaan kewenangan sanksi kami untuk menargetkan sektor tambahan yang penting bagi rezim militer, kami dapat semakin merampas sumber daya rezim yang memungkinkan mereka menindas warganya,” kata Wakil Menteri Keuangan AS, Brian Nelson.

Sejak kudeta pada Februari 2021, junta Myanmar telah menewaskan lebih dari 3.900 warga sipil. AS dan negara-negara Barat lain telah menerapkan beberapa sanksi terhadap pemimpin junta.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya