Berita

Presiden Joko Widodo disertai Menhan Prabowo Subianto saat meninjau lokasi pengembangan Food Estate di Provinsi Kalteng pada 2020/Net

Politik

Food Estate Dianggap Hasto Kejahatan Lingkungan, Relawan Prabowo: Hutan Mana yang Ditebang?

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 02:27 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tudingan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut program Food Estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan dinilai tidak mendasar. Hasto dianggap terlalu tendensius dalam mengkritisi program yang digagas Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) tersebut.

Koordinator Relawan Prabowo Milenial (RPM) 08, Husnul Jamil mengatakan, program Food Estate digagas Presiden Jokowi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional di tengah krisis dunia. Ia pun meminta Hasto menunjukkan dampak kerusakan akibat program Food Estate.

"Hutan-hutan mana yang ditebang? Semua yang dilakukan Pak Prabowo Subianto sebagai perpanjangan tangan Pak Jokowi sudah tepat dan sesuai dengan mekanisme lingkungan," ujar Husnul dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (23/8).


Jika melihat kondisi saat ini, Husnul menuturkan, Hasto justru harus mengapresiasi kinerja Prabowo Subianto. Sebab selain meningkatkan ketahanan pangan global, program Food Estate juga membuka lapangan kerja baru.

"Pak Hasto seharusnya dalam menyampaikan argumentasi, harus tepat sasaran, jangan sampai jeruk makan jeruk, karena dia bagian dari pada pertahanan saat ini," kata dia.

Husnul mengungkapkan, neraca produksi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan serapan tenaga kerja sektor pertanian mencapai 29,4 persen. Sehingga, keberadaan Food Estate harus didukung di tengah krisis lapangan pekerjaan saat ini.

"Seharusnya bisa melihat grafik dari BPS, (Food Estate) sudah turut mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Jangan berkomentar tidak melihat data," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya