Berita

Presiden China Xi Jinping dalam KTT BRICS pada 2018/Net

Dunia

Di KTT BRICS, Xi Jinping: Dunia Tak Bisa Diatur Hanya oleh Negara Kuat

KAMIS, 24 AGUSTUS 2023 | 00:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam langkah menjawab peluang pembangunan bersama, Presiden China Xi Jinping mendesak negara-negara BRICS untuk menjunjung tinggi keadilan, serta meningkatkan tata kelola global.

Seruan tersebut disampaikan Xi dalam pidatonya di KTT ke-15 BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Rabu (23/8). Ia menekankan pentingnya memperkuat tata kelola global guna berbagi peluang pembangunan bersama serta mengatasi tantangan global.

Menurutnya, tindakan tersebut memerlukan partisipasi aktif dan konsensus dari seluruh komunitas internasional, serta negara-negara BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.


Dalam kesempatan tersebut, Xi menggarisbawahi bahwa peraturan internasional terkait hal tersebut harus segera dihasilkan dan ditegakkan bersama seluruh negara, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

"Peraturan internasional harus ditulis dan ditegakkan bersama oleh semua negara berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB, bukan ditentukan oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan atau suara paling keras," ujarnya, seperti dimuat Xinhua.

Xi dalam pidatonya mengkritik langkah-langkah yang dilakukan oleh sekelompok negara, yang kerap membentuk aturan-aturan sendiri dan memaksakan pandangan mereka sebagai norma-norma internasional, tanpa melibatkan suara dari negara-negara lain.

Ia berpendapat bahwa pendekatan semacam itu hanya akan merusak prinsip-prinsip inklusivitas dan partisipasi yang diperlukan dalam pengembangan peraturan internasional.

Negara-negara BRICS, kata Xi, harus mempraktikkan multilateralisme sejati, menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB, mendukung dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan menolak upaya untuk menciptakan lingkaran kecil atau blok eksklusif.

“Kita perlu memanfaatkan sepenuhnya peran Bank Pembangunan Baru, mendorong reformasi sistem keuangan dan moneter internasional, serta meningkatkan keterwakilan dan suara negara-negara berkembang,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya