Di KTT BRICS, Xi Jinping: Dunia Tak Bisa Diatur Hanya oleh Negara Kuat

Dalam langkah menjawab peluang pembangunan bersama, Presiden China Xi Jinping mendesak negara-negara BRICS untuk menjunjung tinggi keadilan, serta meningkatkan tata kelola global.

Seruan tersebut disampaikan Xi dalam pidatonya di KTT ke-15 BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Rabu (23/8). Ia menekankan pentingnya memperkuat tata kelola global guna berbagi peluang pembangunan bersama serta mengatasi tantangan global.

Menurutnya, tindakan tersebut memerlukan partisipasi aktif dan konsensus dari seluruh komunitas internasional, serta negara-negara BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Xi menggarisbawahi bahwa peraturan internasional terkait hal tersebut harus segera dihasilkan dan ditegakkan bersama seluruh negara, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

"Peraturan internasional harus ditulis dan ditegakkan bersama oleh semua negara berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB, bukan ditentukan oleh negara-negara yang mempunyai kekuatan atau suara paling keras," ujarnya, seperti dimuat Xinhua.

Xi dalam pidatonya mengkritik langkah-langkah yang dilakukan oleh sekelompok negara, yang kerap membentuk aturan-aturan sendiri dan memaksakan pandangan mereka sebagai norma-norma internasional, tanpa melibatkan suara dari negara-negara lain.

Ia berpendapat bahwa pendekatan semacam itu hanya akan merusak prinsip-prinsip inklusivitas dan partisipasi yang diperlukan dalam pengembangan peraturan internasional.

Negara-negara BRICS, kata Xi, harus mempraktikkan multilateralisme sejati, menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB, mendukung dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan menolak upaya untuk menciptakan lingkaran kecil atau blok eksklusif.

“Kita perlu memanfaatkan sepenuhnya peran Bank Pembangunan Baru, mendorong reformasi sistem keuangan dan moneter internasional, serta meningkatkan keterwakilan dan suara negara-negara berkembang,” pungkasnya.