Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Politisi Sekeluarga Nyaleg, Korupsi Bakal Terpelihara Pasca Pileg 2024

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 17:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Fenomena elite politik dan keluarga nyalon anggota legislatif (Nyaleg) di Pileg 2024, membuka potensi korupsi di Indonesia makin terpelihara.

Manajer Riset Formappi, Lucius Karus, memastikan hal itu, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/8), menanggapi seorang tokoh Parpol bersama anak dan istrinya nyalon anggota legislatif.

"Itu dampak paling parah pada sistem kita, karena belum bisa keluar dari korupsi sistemik," katanya.


Menurutnya, korupsi akan semakin terpelihara pasca Pileg 2024, ketika partai politik (Parpol) tidak punya daya sensitivitas dalam proses seleksi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg), khususnya dalam memastikan politik kekerabatan agar tidak dilakukan.

"Saya kira partai punya kepentingan untuk itu, ketika Caleg kekerabatan terpilih sebagai anggota legislatif," sindirnya.

Lebih lanjut dia juga menilai politik kekerabatan dalam pencalonan anggota legislatif menutup proses kaderisasi dalam Parpol, karena menutup ruang bagi kader-kader lain yang kompeten untuk maju di Pileg 2024.

"Saya kira eksklufitas itu juga suatu yang akhirnya merusak proses pengkaderan di partai politik," pungkas Lucius.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya