Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Harus Pecat Kader PDIP yang Mbalelo, Termasuk Presiden Jokowi

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 12:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diminta untuk tegas terhadap kadernya yang membangkang dengan tidak mendukung penuh pencapresan Ganjar Pranowo. Salah satunya dengan memecat Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan pembangkangan sejumlah kader PDIP yang mendukung bakal calon presiden (Bacapres) selain yang ditetapkan Megawati dan PDIP seharusnya sudah mendapatkan sanksi tegas dari partai.

"Termasuk Jokowi yang selama ini telah diasuh dan dibesarkan oleh Megawati dan PDIP. Memberikan dukungan kepada Capres lain dari PDIP adalah pelanggaran AD/ART partai dan pengkhianatan yang nyata terhadap partai dan Megawati. Jadi harus ada sanksi yang tegas, termasuk pemecatan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/8).


Menurut Muslim, Presiden Jokowi yang sudah dibesarkan sejak masih di Solo sebagai wali kota, lalu berlanjut di DKI Jakarta sebagai Gubernur, dan menjadi Presiden dua periode itu dianggap seperti Malin Kundang karena saat ini membangkang terhadap arahan Megawati dan PDIP.

"Jokowi tidak menjadi ketauladanan, bukan kader dan pemimpin yang patut diteladani termasuk kader-kader yang lompat pagar seperti Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon dll. Jadi Megawati harus tegas," kata Muslim.

Sikap tegas dari Megawati dengan memecat kadernya yang membangkang kata Muslim, merupakan tindakan untuk menjaga wibawa dan kehormatan yang diremehkan dan dihina.

"Jika Megawati tidak menindak tegas terhadap kadernya yang mbalelo termasuk Jokowi, Megawati dianggap tidak berwibawa, bahkan bisa dianggap takut terhadap Jokowi dkk. Soeharto saja bisa dilawan, masa sama Jokowi takut?" pungkas Muslim.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya