Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Harus Pecat Kader PDIP yang Mbalelo, Termasuk Presiden Jokowi

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 12:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diminta untuk tegas terhadap kadernya yang membangkang dengan tidak mendukung penuh pencapresan Ganjar Pranowo. Salah satunya dengan memecat Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan pembangkangan sejumlah kader PDIP yang mendukung bakal calon presiden (Bacapres) selain yang ditetapkan Megawati dan PDIP seharusnya sudah mendapatkan sanksi tegas dari partai.

"Termasuk Jokowi yang selama ini telah diasuh dan dibesarkan oleh Megawati dan PDIP. Memberikan dukungan kepada Capres lain dari PDIP adalah pelanggaran AD/ART partai dan pengkhianatan yang nyata terhadap partai dan Megawati. Jadi harus ada sanksi yang tegas, termasuk pemecatan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/8).


Menurut Muslim, Presiden Jokowi yang sudah dibesarkan sejak masih di Solo sebagai wali kota, lalu berlanjut di DKI Jakarta sebagai Gubernur, dan menjadi Presiden dua periode itu dianggap seperti Malin Kundang karena saat ini membangkang terhadap arahan Megawati dan PDIP.

"Jokowi tidak menjadi ketauladanan, bukan kader dan pemimpin yang patut diteladani termasuk kader-kader yang lompat pagar seperti Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon dll. Jadi Megawati harus tegas," kata Muslim.

Sikap tegas dari Megawati dengan memecat kadernya yang membangkang kata Muslim, merupakan tindakan untuk menjaga wibawa dan kehormatan yang diremehkan dan dihina.

"Jika Megawati tidak menindak tegas terhadap kadernya yang mbalelo termasuk Jokowi, Megawati dianggap tidak berwibawa, bahkan bisa dianggap takut terhadap Jokowi dkk. Soeharto saja bisa dilawan, masa sama Jokowi takut?" pungkas Muslim.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

BNI Bawa Tiga UKM Indonesia Tembus Pasar Korea Selatan

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:23

Api Ludeskan Rumah Tinggal di Cakung Timur

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:14

BNI Geber Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:01

Baznas dan Sound Rhythm Ajak Nonton Bola Sambil Sedekah

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:47

Rano Karno Targetkan 500 Penyanyi Tampil di Bundaran HI

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:16

Simpul Nominee Rumah Sentul

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:00

Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Capai 1,13 Juta Penonton

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:52

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:45

KPK Rampungkan Analisis Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:34

Wamen Investasi: Kepastian Hukum Jadi Faktor Penting Tarik Investor Asing

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:22

Selengkapnya