Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri/Ist

Politik

Megawati Harus Pecat Kader PDIP yang Mbalelo, Termasuk Presiden Jokowi

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 12:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri diminta untuk tegas terhadap kadernya yang membangkang dengan tidak mendukung penuh pencapresan Ganjar Pranowo. Salah satunya dengan memecat Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan pembangkangan sejumlah kader PDIP yang mendukung bakal calon presiden (Bacapres) selain yang ditetapkan Megawati dan PDIP seharusnya sudah mendapatkan sanksi tegas dari partai.

"Termasuk Jokowi yang selama ini telah diasuh dan dibesarkan oleh Megawati dan PDIP. Memberikan dukungan kepada Capres lain dari PDIP adalah pelanggaran AD/ART partai dan pengkhianatan yang nyata terhadap partai dan Megawati. Jadi harus ada sanksi yang tegas, termasuk pemecatan," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/8).


Menurut Muslim, Presiden Jokowi yang sudah dibesarkan sejak masih di Solo sebagai wali kota, lalu berlanjut di DKI Jakarta sebagai Gubernur, dan menjadi Presiden dua periode itu dianggap seperti Malin Kundang karena saat ini membangkang terhadap arahan Megawati dan PDIP.

"Jokowi tidak menjadi ketauladanan, bukan kader dan pemimpin yang patut diteladani termasuk kader-kader yang lompat pagar seperti Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon dll. Jadi Megawati harus tegas," kata Muslim.

Sikap tegas dari Megawati dengan memecat kadernya yang membangkang kata Muslim, merupakan tindakan untuk menjaga wibawa dan kehormatan yang diremehkan dan dihina.

"Jika Megawati tidak menindak tegas terhadap kadernya yang mbalelo termasuk Jokowi, Megawati dianggap tidak berwibawa, bahkan bisa dianggap takut terhadap Jokowi dkk. Soeharto saja bisa dilawan, masa sama Jokowi takut?" pungkas Muslim.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

Hashim Bantah Janjikan HP Gratis, Ngaku Dipelintir Media

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00:13

Hemat Biaya Operasional, Drone Pertanian Frogs Bidik Program Cetak Sawah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:45

28 Jam Pemuda Bicara di Malang Usung Deklarasi ‘Sumpah Promptmuda’

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:24

Kemenkop dan Pertamina Patra Niaga Luncurkan Model Pengumpulan Minyak Jelantah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:59

Asap dan Sengsara

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:52

Sempat Ditahan, 19 Demonstran Sumpah Pemuda Dibebaskan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:38

32,7 Juta Investor Kecewa Nilai Saham Anjlok Imbas MSCI, Hashim: Saya Juga

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:12

PLN Siap Pasok Daya Andal untuk Jaringan Usaha Telkom Group

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:47

Tim Yaqut Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Kuota Haji

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:36

Singapura Panggil 10 Perusahaan RI soal Karhutla, Rosan: Investasi Tetap Terbuka

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:21

Selengkapnya