Berita

Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, Musannif Sanusi/RMOLAceh

Nusantara

Dicoret dari Daftar Bacaleg karena Tolak Dukung Ganjar, Wakil Ketua PPP Aceh Mundur

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 04:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, Musannif Sanusi, akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari kader dan pengurus partai berlambang kabah.

Musannif mengatakan, dia mengundurkan diri karena merasa mendapat perlakuan tidak adil dalam proses pengajuan nama bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) pada Pileg 2024.

Dia menyampaikan, namanya dicoret dari daftar bacaleg setelah menolak memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung PPP bersama PDI Perjuangan.


"Saya telah dicoret oleh DPP PPP dari daftar bacaleg DPR RI, karena saya tidak mau menandatangani surat yang diajukan tentang dukungan pencalonan capres yang diusung (Ganjar Pranowo)," kata Musannif, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (23/8).

Musannif menyebutkan, setelah dirinya membaca nama-nama caleg dari PPP untuk tingkat DPR RI Dapil I Aceh melalui situs KPU tidak tercantum dalam daftar tersebut. Padahal sebelumnya, dirinya mendaftarkan diri langsung ke DPP PPP.

Selain itu, Musannif mengaku kecewa karena penghilangan namanya dari bacaleg tersebut tanpa mengkonfirmasi langsung kepada dirinya oleh DPP PPP. Bahkan, kertika bertanya pada salah seorang pengurus DPP PPP juga tidak pernah dijawab.

"Tentunya, ini sangat mengecewakan bagi saya, karena saya mendaftar ke pusat dengan baik dan sesuai aturan, sementara DPP PPP pada saat menghilangkan nama saya di daftar caleg tidak mengkonfirmasi apapun," ujarnya.

Di samping itu, Musannif menyebutkan perbedaan prinsip dan cara pandang dalam partai seharusnya bisa dibicarakan dengan baik dan tidak membunuh karakter siapapun sebagai anggota di dalam PPP.

"Justru sebenarnya akan membuat partai ini akan lebih dicintai oleh masyarakat, seharusnya pimpinan PPP bersikap lebih bijak dalam menyikapi perbedaan yang pasti ada setiap di organisasi," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya