Pengajuan kebangkrutan oleh raksasa real estat Tiongkok, Evergrande, telah memicu kekhawatiran di berbagai sektor dan pasar global.
Dalam laporan yang dimuat CNN, kebangkrutan tersebut telah menjadi tanda awal dari krisis real estat di Beijing setelah selama puluhan tahun, Evergrande - yang pernah menjadi salah satu pengembang real estat paling sukses di Tiongkok - mencoba memenuhi permintaan perumahaan yang tinggi saat Beijing mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Namun, para pengembang rumah sering kali menjual unit apartemen kepada pembeli sebelum konstruksi selesai, yang semakin meningkatkan utang yang signifikan yang dihadapi perusahaan real estat tersebut.
Seperti dimuat
ANI News, Selasa (22/8), kisah kejatuhan Evergrande dimulai pada 2021, ketika pemerintah pusat berupaya membatasi pinjaman berlebihan untuk mencoba memperlambat kenaikan harga rumah, guna memutus sumber pendanaan utama bagi pengembang properti.
Saat itu, Evergrande, yang terbebani oleh utang senilai 300 miliar dolar (Rp 4.596 triliun), mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membayar kewajibannya. Perusahaan ini gagal membayar kewajibannya kepada bank, yang memicu kepanikan pasar.
Gelombang gagal bayar ini kemudian merambat ke pasar real estat China, yang menyebabkan banyak proyek konstruksi terhenti, menyebabkan banyak pembeli pra-penjualan tidak memiliki rumah baru dan beban utang yang besar.
Evergrande yang mengajukan kebangkrutan Bab 15, mengambil langkah yang memungkinkannya menggunakan undang-undang kebangkrutan AS untuk merestrukturisasi utangnya. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu, karena utang luar negeri Evergrande mencapai sekitar 19 miliar dolar AS (Rp 291 triliun).
Pengajuan kebangkrutan ini juga memiliki dampak global, karena perusahaan-perusahaan internasional terlibat dalam bisnis dengan Evergrande dan pasar finansial global merespons situasi ini dengan kekhawatiran.
