Berita

Aksi APMS di depan Kemendagri menuntut agar Yan Piet Mosso tak diperpanjang sebagai Pj Bupati Sorong/Ist

Politik

Diduga Terlibat Korupsi, Kemendagri Diminta Tak Perpanjang Jabatan Pj Bupati Sorong

SELASA, 22 AGUSTUS 2023 | 00:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret nama Yan Piet Mosso sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sorong.

APMS lantas menyebut Yan Piet Mosso mengabaikan kepentingan publik dan diduga terlibat dalam korupsi dana hibah Pemuda Katolik.

"Menuntut Mendagri Tito Karnavian tidak memperpanjang alias mencoret Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong karena Yan Piet Mosso diduga kuat terlibat dalam persoalan pemberian dana hibah Pemuda Katolik saat masih bertugas sebagai Kabag Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat pada 2022 silam," ungkap Wakil Koordinator APMS, Andrian Wanewar saat aksi di depan Kemendagri, Senin (21/8).


Andrian menjelaskan Kejati Papua sebenarnya telah memanggil dan memeriksa Pj Bupati Sorong tersebut sebanyak dua kali sebagai saksi. Dengan demikian, menurutnya, potensi keterlibatan Mosso dalam kasus itu sebenarnya cukup kuat.

"Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat setidaknya sudah dua kali memanggil dan memeriksa Yan Piet Mosso sebagai saksi kasus korupsi yang berjumlah Rp 3 miliar tersebut. Ini tinggal menghitung Perhitungan Kerugian Negara (PKN),” ucapnya.

Aksi ini digelar secara bersamaan dengan berlangsungnya pemeriksaan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso oleh Inspektorat Kemendagri terkait kinerja buruk Mosso dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mosso bahkan sudah diperiksa selama hampir 4 jam.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya