Berita

Aksi APMS di depan Kemendagri menuntut agar Yan Piet Mosso tak diperpanjang sebagai Pj Bupati Sorong/Ist

Politik

Diduga Terlibat Korupsi, Kemendagri Diminta Tak Perpanjang Jabatan Pj Bupati Sorong

SELASA, 22 AGUSTUS 2023 | 00:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret nama Yan Piet Mosso sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sorong.

APMS lantas menyebut Yan Piet Mosso mengabaikan kepentingan publik dan diduga terlibat dalam korupsi dana hibah Pemuda Katolik.

"Menuntut Mendagri Tito Karnavian tidak memperpanjang alias mencoret Yan Piet Mosso sebagai Pj Bupati Sorong karena Yan Piet Mosso diduga kuat terlibat dalam persoalan pemberian dana hibah Pemuda Katolik saat masih bertugas sebagai Kabag Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat pada 2022 silam," ungkap Wakil Koordinator APMS, Andrian Wanewar saat aksi di depan Kemendagri, Senin (21/8).


Andrian menjelaskan Kejati Papua sebenarnya telah memanggil dan memeriksa Pj Bupati Sorong tersebut sebanyak dua kali sebagai saksi. Dengan demikian, menurutnya, potensi keterlibatan Mosso dalam kasus itu sebenarnya cukup kuat.

"Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat setidaknya sudah dua kali memanggil dan memeriksa Yan Piet Mosso sebagai saksi kasus korupsi yang berjumlah Rp 3 miliar tersebut. Ini tinggal menghitung Perhitungan Kerugian Negara (PKN),” ucapnya.

Aksi ini digelar secara bersamaan dengan berlangsungnya pemeriksaan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso oleh Inspektorat Kemendagri terkait kinerja buruk Mosso dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mosso bahkan sudah diperiksa selama hampir 4 jam.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya