Plt Ketum PPP Mardiono saat menyambangi markas PDIP/RMOL
Konstelasi politik jelang Pilpres 2024 menuntut PDI Perjuangan (PDIP) untuk mempertahankan koalisinya bersama Partai persatuan Pembangunan (PPP), mengingat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) kedapatan dukungan tambahan dari Partai Golkar dan PAN.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Haryadi mengamati bahwa PPP menjadi rekanan politik yang sangat penting bagi PDIP hingga pelaksanaan Pemilu 2024.
"Munculnya KKIR plus (Golkar dan PAN) sangat tidak strategis bagi PDIP untuk maju Pilpres sendiri," ujar Reza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/8).
Dia memprediksi, dinamika politik di Pilpres 2024 akan tetap diwarnai isu dan potensi polarisasi sosial politik berbasis mainstream politik maupun identitas sosial.
"Dalam konteks itu, maka PDIP memerlukan mitra koalisi dari parpol maupun figur mainstream politik Islam yang dapat melengkapi citra PDIP sebagai parpol nasionalis," tuturnya.
Oleh karena itu, Reza memandang realitas politik itu yang membuat posisi PPP semakin strategis bagi PDIP. Tetapi di sisi yang lain, PPP juga memerlukan parpol berlogo banteng moncong putih tersebut.
"Jika PDIP kehilangan dukungan PPP, tentu akan menjadi kerugian politik. Meski demikian, PPP juga memerlukan PDIP untuk mendongkrak elektabilitas dengan memanfaatkan
coattail effect dari Ganjar Pranowo sebagai capres yang didukungnya," ucapnya.
"Hal itu sulit untuk diperoleh PPP jika memilih kembali pada KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) yang telah bergabung menjadi KKIR plus. Oleh karena itu, relasi PDIP dan PPP sebetulnya saling memerlukan dan akan menguntungkan kedua belah pihak," demikian Reza menambahkan.
Terlebih, PDIP dan PPP memiliki sejarah manis ketika berduet dalam Sidang Umum MPR tahun 2001 untuk mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden kelima RI menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sementara PPP kala itu mengusung ketua umumnya, Hamzah Haz sebagai pendamping Megawati.
Hamzah Haz pun unggul dalam pemilihan wapres oleh anggota MPR mengalahkan Akbar Tanjung yang diusung Fraksi Golkar dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang turut dimajukan oleh MPR.
