Berita

Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat menyambangi Gedung KPK RI, Jakarta, Senin (21/8)/RMOL

Hukum

Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Kembali Ungkit Dugaan KKN Anak Jokowi

SENIN, 21 AGUSTUS 2023 | 17:08 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) anak Presiden Joko Widodo kembali diungkit dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun.

Hal itu disampaikan Ubedilah saat menyambangin Gedung Merah Putih KPK bersama Rizal Ramli, Amien Rais, dan puluhan aktivis lainnya yang tergabung dalam Koalisi Perbaikan Indonesia (KPI), Senin (21/8).

"Kasus korupsi di Indonesia semakin brutal dan tidak dianggap lagi sebagai tindakan memalukan. Ini artinya memang keadaannya sudah sangat darurat korupsi, karena korupsi begitu merajalela," ujar Ubedilah kepada wartawan.


Ubedilah menceritakan, bulan Januari 2022 lalu telah membuat laporan ke KPK soal dugaan gratifikasi dan TPPU anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

"Sebetulnya itu untuk melaporkan, bahwa presiden diduga kuat menerima gratifikasi dan suap. Tapi gratifikasi dan suap itu diberikan melalui anak-anaknya," kata Ubedilah.

Menurut Ubedilah, dugaan gratifikasi kepada anak Jokowi berbagai macam bentuk, baik berupa saham, maupun pemberian jabatan.

"Ini tidak kemudian diselesaikan oleh KPK," terang Ubedilah.

Oleh karenanya, ia masih berharap KPK mengakhiri seluruh praktik korupsi yang merajalela hingga membuat rakyat menderita.

"Dokumen (laporan) saya diarsipkan, bukan berarti kasusnya berhenti. Kalau kasus itu diungkap lagi, sekarang masih bisa. Makanya saya datang sekarang, untuk mengingatkan KPK agar kasus itu dibuka," tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya