Uang hasil dugaan korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya (Persero) 2018-2020 diduga ditempatkan di jasa asuransi, mengatasnamakan karyawan PT Amarta Karya.
Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, mengatakan, materi itu merupakan salah satu yang didalami tim penyidik saat memeriksa lima saksi.
"Jumat (18/8), bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi," kata Ali kepada wartawan, Senin siang (21/8).
Kelima saksi yang telah diperiksa adalah Yusarman (karyawan PT Amarta Karya), Waluyo Edi Suwarno (Komisaris Utama PT Amarta Karya periode 2017-2018), Yusuf Ashari (karyawan PT Amarta Karya), Yenie Rahardja (Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assurance), dan Dana Agriawan (Head of AML and ABC PT Prudential Life Assurance).
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan penempatan aliran uang dari pengadaan fiktif PT Amarta Karya oleh tersangka CP dkk di bidang jasa asuransi dengan mengatasnamakan karyawan PT Amarta Karya," pungkas Ali.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua orang tersangka, yakni Catur Prabowo selaku Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya, dan Trisna Sutisna (TS) selaku Direktur Keuangan PT Amarta Karya. Untuk tersangka Trisna sudah ditahan pada Kamis (11/5). Sedangkan tersangka Catur ditahan pada Rabu (17/5).
KPK menduga, ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna, yaitu pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Jakarta Timur; pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Universitas Negeri Jakarta (UNJ); dan pembangunan laboratorium Bio Safety Level 3 Universitas Padjadjaran (Unpad).
Uang yang diterima Catur dan Trisna CP diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.
Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut, diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp46 miliar.
