Berita

Deputi Kemenko Marves, Septian H. Seto/Net

Politik

Kata Faisal Basri Nilai Tambah Hilirisasi Nikel Lari ke China, Ini Bantahan Anak Buah Luhut

SABTU, 19 AGUSTUS 2023 | 21:30 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Program pemerintah terkait hilirisasi nikel nampaknya menguntungkan pihak asing, bukan Indonesia.

Bisa jadi dominasi bangsa asing dalam hal ini China, justru tidak berikan nilai tambah dalam industri nikel ini.

Kritik itu disampaikan Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri dalam diskusi bertema "Silang Pendapat Hilirisasi Nikel, Untungkan China?" yang ditayangkan akun YouTube Yusron Senpai, Sabtu (19/8).


"Lebih persisnya nilai tambah yang diibaratkan oleh smelter nikel sebagai besar lari ke China, setidaknya kira-kira 90 persen," kata Faisal.

Persentase tersebut, lanjut Faisal berasal dari beberapa poin. Pertama, kebanyakan pihak yang mengelola batu nikel berasal dari China.

"Pertama, pengusaha sebagian besar pengusaha smelter nikel yang belakangan ini kita ketahui di Indonesia dari China mereka dapat laba dan hak mereka untuk bawa pulang labanya," kata Faisal.

Selanjutnya, perlu modal untuk mengolah bahan baku nikel dan Faisal menyebut modal itu juga berasal dari China berikut serta dengan teknologi.

Lalu, Faisal menyorot tenaga kerja yang dipekerjakan dalam smelter-smelter yang juga banyak berasal dari China.

Faisal pun menegaskan, nilai tambah akan sedikit masuk ke Indonesia, apabila perusahaan smelter membayar pajak PBB tempat industri mereka.

Namun, itu belum cukup menutup persentase keuntungan yang tidak diterima Indonesia.

"Satu lagi lahan tidak mungkin dianginkan, dia di lahan pabriknya. Oleh karena itu, bayar sewa lahan dalam bentuk PBB itu kan tanah negara dan PBB kecil sekali. Sampai sekarang masih sangat yakin kalau nilai tambah lari semua ke China," kata Faisal.

Pendapat Faisal pun dibantah oleh Deputi Kemenko Marves, Septian H. Seto, yang menyebut Indonesia akan mendapat nilai tambah dari hilirisasi nikel sekitar 53,9 persen.

"Kita hitung satu-satu nilai tambah dalam negeri 53,9 persen. Nah dari tadi sumber daya yang dikeluarkan, benar Pak Faisal logikanya, tapi kalau kita breakdown satu-satu ini enggak (seperti itu). Ini paling banyak (nilai tambah) tetap dalam negeri," kata Seto.

Seto pun mengambil contoh produk turunan nikel yakni Nickel Pig Iron (NPI) yang menurutnya proses dari bijih nikel sampai menjadi NPI dapat membuat laba produksi 12 persen.

"Nilai produk akhirnya NPI laba sekitar 12 persen kita omong laba operasi, kalau 12 persen laba operasi itu sudah untuk investor, bayar bunga, untuk cicilan," kata Seto.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Melangkah Penuh Harapan, Pertamina Jaga Kesiapan Pasokan Jelang Idulfitri

Rabu, 04 Maret 2026 | 20:10

Cerita Tobat Mantan Penambang Ilegal Pongkor

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:59

KPK: Tidak Ada Informasi Fadia Arafiq Ditangkap saat Bersama Gubernur Jateng

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:43

Antisipasi Perang Dunia, AHY Ajak Perkuat Soliditas Hadapi Skenario Terburuk

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:40

Tips Mudik Aman dan Nyaman Tanpa Khawatirkan Rumah Kosong

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:17

Presiden Prabowo Batal Hadir Bukber Partai Demokrat

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:09

Tak Benar MBG Ganggu Anggaran Pendidikan

Rabu, 04 Maret 2026 | 19:02

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Mudik Gratis 2026 Pertamina

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:53

Spesifikasi Xiaomi 17 dan Daftar Harganya di Indonesia

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:38

Gubernur Jateng Bantah Bersama Bupati Pekalongan saat OTT KPK

Rabu, 04 Maret 2026 | 18:33

Selengkapnya