Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Utang BUMN Menumpuk, Baiknya Erick Thohir Buktikan Kinerja Sebelum Bicara Pencapresan

SABTU, 19 AGUSTUS 2023 | 03:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hiruk pikuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nampaknya membuat Menteri BUMN Erick Thohir terlena. Dia digadang-gadang maju menjadi calon wakil presiden.

Di tengah langkah politiknya itu, Erick disorot publik setelah muncul laporan minus keuangan perusahaan-perusahaan BUMN. Tidak sedikit perusahaan BUMN terlilit utang yang menumpuk.

Bagi Direktur Indonesia Political Review (IPR)  Ujang Komarudin, sorotan publik pada Erick adalah wajar. Pasalnya, Erick harus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai menteri sebelum berbicara politik elektoral.

"Kan memang Erick bagusnya membuktikan kinerja dulu di Kementerian BUMN, karena dia di situ menterinya, dia bosnya," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/8).

Dikatakan Ujang, belakangan Erick terkesan sangat sibuk dengan pencitraan yang menjadi hal wajar dalam politik. Tetapi, pencitraan Erick membuat catatan merah BUMN seperti tidak terselesaikan.

"Permasalahan di belakang tidak kelihatan karena persoalan pencitraan," katanya.

Ujang meminta Erick untuk bisa fokus menyelesaikan permasalahan utang BUMN. Pun kalau lunas, hal tersebut tentu akan menguntungkan bag Erick secara elektoral.

"Sejatinya yang ideal memang selesaikan dulu utang-utang BUMN, agar sehat, agar untung, lalu bicara soal pencapresan," tandasnya.

Di antara perusahaan-perusahaan BUMN yang mencatatkan utang, berikut di antaranya empat besar perusahaan yang menjadi penyumbang utang terbesar.

Pertama, PT Pertamina (Persero) merupakan salah satu BUMN penyumbang utang terbesar. Pada laporan keuangan konsolidasi Pertamina setelah diaudit, total utang Pertamina per 2022 sebesar Rp755,69 triliun.

Kedua, PT PLN (Persero) juga merupakan salah satu BUMN penyumbang utang terbesar. Pada laporan keuangan konsolidasi PLN setelah audit, perusahaan mencatatkan utang jangka pendek sebesar Rp145,07 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp501,62 triliun. Jika ditotal, utang PLN per 2022 sebesar Rp646,69 triliun.

Berikutnya adalah Garuda Indonesia, di mana dalam laporan keuangan kuartal I-2023, maskapai plat merah itu melaporkan utang jangka pendek Rp26,11 triliun dan utang jangka panjang Rp90,82 triliun. Jika ditotal, utang Garuda Indonesia per 31 Maret 2023 sebesar Rp116,93 triliun.

Juga berdasarkan laporan keuangan kuartal I-2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mencatatkan liabilitas termasuk utang jangka pendek sebesar Rp21,24 triliun, dan utang jangka panjang Rp63,14 triliun. Dengan demikian, perusahaan memiliki total utang sebesar Rp84,38 triliun.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

UPDATE

Koalisi Berisiko Pecah Gara-gara Kelangkaan LPG 3 Kg

Rabu, 05 Februari 2025 | 03:16

Kuras ATM Calon Mertua, Perempuan Muda Dibekuk Polisi

Rabu, 05 Februari 2025 | 03:01

Warga Diajak Laporkan Bangunan Gedung Tak Sesuai Izin

Rabu, 05 Februari 2025 | 02:38

Beredar Video Geng Alumni UGM Kumpul, Warganet Cari-cari Mulyono

Rabu, 05 Februari 2025 | 02:20

Bharatu Mardi Hadji dapat Kenaikan Pangkat dari Kapolri

Rabu, 05 Februari 2025 | 02:16

Tak Benar GoTo Merger dengan Grab

Rabu, 05 Februari 2025 | 01:37

Prabowo Diminta Waspadai Agenda Jahat Menteri

Rabu, 05 Februari 2025 | 01:18

PN Serang Putuskan Kasus Charlie Chandra Dilanjutkan

Rabu, 05 Februari 2025 | 01:00

Kenaikan Tarif Air Bersih Harus Diimbangi Kualitas Pelayanan

Rabu, 05 Februari 2025 | 00:40

Pramono Keliling Balai Kota

Rabu, 05 Februari 2025 | 00:16

Selengkapnya