Berita

Kabiro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap/RMOL

Hukum

Perihal Penggeledahan, Kemnaker Hormati Penyelidikan dan Penyidikan KPK

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 21:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Saat melakukan penggeledahan, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi langsung Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), I Nyoman Darmanta.

Kabiro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap mengatakan, pihaknya membenarkan kedatangan petugas KPK yang hendak mencari informasi dan data di salah satu unit di lantai 4 Gedung A Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (18/8).

"Unit (yang digeledah KPK) tadi saya sampaikan, direktorat yang berhubungan dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu namanya (Direktorat) PPTKLN (Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri), sehingga yang berhubungan dengan itu saya kira," ujar Chairul saat konferensi pers usai penggeledahan KPK di depan Gedung A Kemnaker, Jumat malam (18/8).


Chairul mengaku, dirinya tidak mengetahui berapa banyak ruangan yang digeledah oleh petugas KPK. Namun, Chairul membenarkan bahwa KPK sudah bertemu dengan I Nyoman Darmanta.

"Penggeledahan (ruang kerja I Nyoman) tidak tahu persis saya, tapi (petugas KPK) bertemu dengan Pak Nyoman," kata Chairul.

Selain itu, Chairul pun juga mengaku tidak mengetahui secara pasti apa saja barang-barang yang dibawa petugas KPK setelah melakukan penggeledahan sekitar dua jam pada sore tadi.

"Saya dapat informasinya secara detail konkret tidak tahu, tapi kayaknya belum ada yang dibawa. Sudah nggak ada (penggeledahan yang berlangsung), singkat saja. Tapi kami nggak bertemu, yang kita lihat sudah ada datang ke sini, benar itu datang," terang Chairul.

Selain itu, saat ditanya soal dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Chairul mengaku juga tidak mengetahui hal tersebut.

"Itu kita tidak boleh mendahului apapun daripada hasil penyelidikan dan penyidikan KPK. Biarkanlah teman-teman KPK bekerja. Ya ini kita lihat, tahun berapa itu nanti kita akan lihat pakai data, kita lihat nanti seperti apa," pungkasnya.

Sumber Kantor Berita Politik RMOL menyebutkan, KPK sudah menetapkan satu tersangka, yakni Sekretaris Barenbang Kemnaker, I Nyoman Darmanta.

Dia diduga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

Hari ini tim penyidik KPK menggeledah dua lokasi, yakni Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, dan di sebuah rumah milik pihak swasta di Perum Taman Kota Blok B2 nomor 9, Bekasi.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya