Berita

Kabiro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap/RMOL

Hukum

Perihal Penggeledahan, Kemnaker Hormati Penyelidikan dan Penyidikan KPK

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 21:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Saat melakukan penggeledahan, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi langsung Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), I Nyoman Darmanta.

Kabiro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap mengatakan, pihaknya membenarkan kedatangan petugas KPK yang hendak mencari informasi dan data di salah satu unit di lantai 4 Gedung A Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (18/8).

"Unit (yang digeledah KPK) tadi saya sampaikan, direktorat yang berhubungan dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia. Kalau dulu namanya (Direktorat) PPTKLN (Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri), sehingga yang berhubungan dengan itu saya kira," ujar Chairul saat konferensi pers usai penggeledahan KPK di depan Gedung A Kemnaker, Jumat malam (18/8).


Chairul mengaku, dirinya tidak mengetahui berapa banyak ruangan yang digeledah oleh petugas KPK. Namun, Chairul membenarkan bahwa KPK sudah bertemu dengan I Nyoman Darmanta.

"Penggeledahan (ruang kerja I Nyoman) tidak tahu persis saya, tapi (petugas KPK) bertemu dengan Pak Nyoman," kata Chairul.

Selain itu, Chairul pun juga mengaku tidak mengetahui secara pasti apa saja barang-barang yang dibawa petugas KPK setelah melakukan penggeledahan sekitar dua jam pada sore tadi.

"Saya dapat informasinya secara detail konkret tidak tahu, tapi kayaknya belum ada yang dibawa. Sudah nggak ada (penggeledahan yang berlangsung), singkat saja. Tapi kami nggak bertemu, yang kita lihat sudah ada datang ke sini, benar itu datang," terang Chairul.

Selain itu, saat ditanya soal dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Chairul mengaku juga tidak mengetahui hal tersebut.

"Itu kita tidak boleh mendahului apapun daripada hasil penyelidikan dan penyidikan KPK. Biarkanlah teman-teman KPK bekerja. Ya ini kita lihat, tahun berapa itu nanti kita akan lihat pakai data, kita lihat nanti seperti apa," pungkasnya.

Sumber Kantor Berita Politik RMOL menyebutkan, KPK sudah menetapkan satu tersangka, yakni Sekretaris Barenbang Kemnaker, I Nyoman Darmanta.

Dia diduga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

Hari ini tim penyidik KPK menggeledah dua lokasi, yakni Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, dan di sebuah rumah milik pihak swasta di Perum Taman Kota Blok B2 nomor 9, Bekasi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya