Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Politik

Approval Rating Tembus 81 Persen, Jokowi Bisa jadi King Maker

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 19:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo tembus 81,2 persen.

Sebagaimana survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden menilai cukup puas 66,4 persen, sementara yang menilai sangat puas ada 14,8 persen.

"Kalau kita agregat total cukup puas dan sangat puas, kurang lebih 81 persenan lah," papar Direktur Riset Indikator, Adam Kamil secara daring, Jumat (18/8).


Sementara untuk responden yang menjawab kurang dan tidak puas sebesar 17,9 persen. Sementara 1 persen responden lainnya menjawab tidak tahu.

Melihat persentase approval rating tersebut, peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menganggap Presiden Jokowi bisa menjadi king maker pada Pilpres 2024 meski bukan berstatus ketua umum partai politik.

"Apa sih gunanya approval rating ini? Ini bisa dimainkan Presiden Jokowi menjadi king maker, konteksnya dalam pertarungan 2024," sambung Burhanuddin.

Survei ini digelar pada 15-22 Juli 2023 terhadap 1.811 responden WNI yang sudah memiliki hak pilih pada 2024. Responden dipilih melalui teknik multistage random sampling dengan margin of error 2,35 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya