Berita

Mantan kepala bank sentral, Shamshad Akhtar yang baru ditunjuk sebagai Menteri Keuangan Pakistan/Net

Dunia

Pakistan Tunjuk Mantan Kepala Bank Negara sebagai Menteri Keuangan

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 18:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pakistan telah menunjuk mantan kepala bank sentral, Shamshad Akhtar, sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan sementara, menjelang pemilihan umum yang akan digelar dalam beberapa bulan mendatang.

Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis (17/8), yang membuat Akhtar menjadi satu-satunya wanita yang bergabung dalam kabinet sementara yang terdiri dari 16 anggota itu.

Mengutip laporan The Peninsula pada Jumat (18/8), Akhtar akan mengambil kendali ekonomi Pakistan yang tengah dilanda kesulitan dan bergantung pada dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), serta pinjaman dari negara sahabat.


Pemilihan Akhtar didasari atas pengalamannya yang luas dalam bidang keuangan dan ekonomi. Ia sebelumnya  menjabat sebagai menteri keuangan dalam pemerintahan sementara yang mengawasi proses pemilu pada 2018.

Banyak pengamat yang yakin bahwa pengalaman dan keahliannya dapat membantu mengatasi kompleksitas masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh negara tersebut.

"Dia memiliki kualitas luar biasa dan benar-benar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dihadapi negara ini," kata seorang tokoh bisnis terkemuka di Pakistan, Aqeel Karim Dhedhi, dalam pernyataannya.

Sebelum menjadi menteri keuangan, Akhtar telah menjabat dalam berbagai jabatan penting di lembaga keuangan internasional.

Ia pernah menjadi kepala Departemen Asia Tenggara di Bank Pembangunan Asia (ADB) dan juga telah memegang jabatan sebagai gubernur Bank Negara Pakistan sejak 2006.

Selain itu, Akhtar memiliki pengalaman dalam peran senior di Bank Dunia dan mantan penasihat khusus bagi sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membuatnya dipilih untuk mengisi posisi menteri keuangan saat ini.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya