Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Bantah Tuduhan AS Ambil Data Teknologi Secara Ilegal

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 13:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Perdagangan China membantah klaim yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) terkait tuduhan pengambilan data teknologi tinggi AS yang dilakukan Beijing secara tidak sah.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pemerintah Washington mengeluarkan perintah eksekutif pekan lalu untuk membatasi investasi negaranya di industri teknologi canggih di China.

Pemerintah Presiden Joe Biden menuduh bahwa China memperoleh data teknologi dan kekayaan intelektual AS secara paksa, atau melalui cara merger dan akusisi beberapa perusahaan China untuk menggantikan perusahaan AS.


"Tuduhan seperti itu salah. Inti dari kerja sama ekonomi dan perdagangan antara China dan AS adalah saling menguntungkan, dan China menyambut perusahaan dari semua negara, termasuk perusahaan AS, untuk berhasil dalam perkembangannya di China," ujar jurubicara Kementerian Perdagangan, Shu Jueting.

Seperti dimuat Anadolu Agency, Jumat (18/8),  tindakan untuk membatasi investasi AS juga telah dikritik oleh Kementerian Luar Negeri China, dengan mengatakan hal tersebut tidak sejalan dengan undang-undang investasi asing China.

"AS harus memperlakukan perusahaan China secara adil dan merata serta memberi mereka perlakuan yang sama dalam kerja sama perdagangan dan investasi di AS," tambah Shu.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan mencatat bahwa mereka akan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil penilaiannya atas perintah eksekutif Biden.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya