Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

China Bantah Tuduhan AS Ambil Data Teknologi Secara Ilegal

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 13:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Perdagangan China membantah klaim yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) terkait tuduhan pengambilan data teknologi tinggi AS yang dilakukan Beijing secara tidak sah.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pemerintah Washington mengeluarkan perintah eksekutif pekan lalu untuk membatasi investasi negaranya di industri teknologi canggih di China.

Pemerintah Presiden Joe Biden menuduh bahwa China memperoleh data teknologi dan kekayaan intelektual AS secara paksa, atau melalui cara merger dan akusisi beberapa perusahaan China untuk menggantikan perusahaan AS.

"Tuduhan seperti itu salah. Inti dari kerja sama ekonomi dan perdagangan antara China dan AS adalah saling menguntungkan, dan China menyambut perusahaan dari semua negara, termasuk perusahaan AS, untuk berhasil dalam perkembangannya di China," ujar jurubicara Kementerian Perdagangan, Shu Jueting.

Seperti dimuat Anadolu Agency, Jumat (18/8),  tindakan untuk membatasi investasi AS juga telah dikritik oleh Kementerian Luar Negeri China, dengan mengatakan hal tersebut tidak sejalan dengan undang-undang investasi asing China.

"AS harus memperlakukan perusahaan China secara adil dan merata serta memberi mereka perlakuan yang sama dalam kerja sama perdagangan dan investasi di AS," tambah Shu.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan mencatat bahwa mereka akan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil penilaiannya atas perintah eksekutif Biden.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

Jokowi, KKP dan BPN Paling Bertanggung Jawab soal Pagar Laut

Senin, 27 Januari 2025 | 13:26

PDIP: Pemecatan Ubedilah adalah Upaya Pembungkaman KKN Jokowi

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11

UPDATE

Prabowo Pasti Setuju Tunda Larangan LPG 3 Kg di Pengecer

Selasa, 04 Februari 2025 | 07:27

Cuaca Sebagian Jakarta Hujan Ringan

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:46

Polri Pangkas Biaya Perjalanan Dinas dan Seminar

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:23

Bahlil Lahadalia Sengsarakan Rakyat

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:12

Sakit Kanker, Agustiani Minta Status Cekal Dicabut

Selasa, 04 Februari 2025 | 06:07

Coretan “Adili Jokowi” Marak, Pengamat: Ekspresi Kecewa

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:38

Perketat Pengawasan Standarisasi Keselamatan Gedung di Jakarta

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:28

Papua Segera Kebagian Makan Bergizi Gratis

Selasa, 04 Februari 2025 | 05:22

Hati-hati! 694 Gedung Tak Punya Proteksi Kebakaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 04:25

Megawati Harap BMKG Belajar dari Kebakaran di Los Angeles

Selasa, 04 Februari 2025 | 04:19

Selengkapnya