Berita

Lima lembaga pegiat Pemilu memberikan Piagam Penghargaan Museum Ajaib Rekor Indonesia (MARI) ke Bawaslu RI sebagai bentuk kekecewaan atas kekosongan 514 Bawaslu kabupaten/kota/RMOL

Politik

514 Kursi Pimpinan Kosong, Pegiat Pemilu Beri "Museum Ajaib" untuk Bawaslu RI

JUMAT, 18 AGUSTUS 2023 | 12:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sebuah penghargaan diberikan lima lembaga pemantau pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Namun, penghargaan bertajuk Museum Ajaib Rekor Indonesia (MARI) itu diberikan bukan karena prestasi, melainkan ketidakjelasan Bawaslu RI terhadap proses seleksi pimpinan di 514 kabupaten/kota.

Lima lembaga pemantau Pemilu dimaksud adalah Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Visi Nusantara Maju, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Komite Pemilih Indonesia (TePi), dan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus).

Direktur Eksekutif Lima Indonesia, Ray Rangkuti menjelaskan, piagam MARI diberikan sebagai sindiran atas permasalahan yang ada di lembaga pimpinan Rahmat Bagja.


"Ini diberikan karena Bawaslu telah sukses mengosongkan pejabat Bawaslu di 514 kabupaten/kota," sindir Ray di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

Dia berujar, piagam tersebut diharapkan bisa diterima Bawaslu sebagai pecutan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat kebijakan penundaan pelantikan dan pengumuman hasil seleksi pimpinan Bawaslu terpilih di 514 kabupaten/kota.

"Saya rasa Bawaslu selalu menerima penghargaan," katanya menyindir.

Ditambahkan Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, kebijakan Bawaslu menunda pelantikan dan pengumuman hasil seleksi pimpinan Bawaslu di 514 kabupaten/kota berimbas pada kerja pengawasan tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

Dampaknya, banyak kekosongan jabatan pimpinan Bawaslu daerah.

"Ada tahapan yang tidak diawasi karena (kekosongan pimpinan) Bawaslu di 514 kabupaten/kota. Salah satunya yaitu penetapan DCS (daftar calon sementara) anggota legislatif, ini kan hak politik rakyat," demikian Yusfitriadi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya