Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/RMOL
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat menjadi permasalahan serius yang perlu segera diselesaikan. Pasalnya, hingga kini angka kasusnya masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, setidaknya ada 2.001 pengaduan terkait kasus kekerasan hingga tahun 2022.
Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menilai, tingginya kasus tersebut seperti fenomena gunung es. Tak menutup kemungkinan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lapangan melebihi jumlah laporan yang diterima dinas terkait saat ini.
"Bisa jadi antara kasus yang terjadi dengan yang dilaporkan bisa jadi jauh bedanya. Jadi saya kira kita belum bisa duduk manis dan tidur nyenyak," kata Kang Haru sapaan karibnya dikutip dari
Kantor Berita RMOL Jabar, Kamis (17/8).
Atas dasar itu, Haru mendorong pemerintah terus bekerja mengentaskan persoalan tersebut. Sebab selain kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jawa Barat juga masih memiliki pekerjaan rumah lainnya.
"Kalau ada yang bilang sekarang saatnya pemimpin Jawa Barat duduk manis dan tidur nyenyak, saya rasa kurang tepat. Masalahnya masih banyak, dan butuh banyak bantuan pemerintah baik berupa regulasi, anggaran, program, maupun kegiatan," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi agar kasus tersebut bisa diselesaikan mulai dari hulu hingga hilir. Sehingga, kehidupan yang aman dapat dirasakan perempuan dan anak di Jawa Barat.
"Kalau seperti zaman Umar bin Abdul Aziz, pas lihat uang jatuh gak ada yang ambil itu baru bener (bisa duduk manis), tapi kalau belum seperti itu berarti kerjanya masih panjang. Saya kira edukasi, penindakan, mitigasi, harus ditempuh terutama edukasinya," pungkasnya.
