Berita

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino/Ist

Politik

GMNI: Program Minum Susu Prabowo Bertentangan dengan Nawacita Jokowi

KAMIS, 17 AGUSTUS 2023 | 21:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan bakal calon presiden Prabowo Subianto yang mengaku memiliki sejumlah program terobosan yang akan diterapkan ketika nanti terpilih sebagai Presiden pada Pemilu 2024 mendapat sorotan publik.

Salah satu program yang menjadi andalan Prabowo nanti adalah memberikan makan siang dan susu gratis kepada para pelajar di sekolah.

Menurut Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, program tersebut bukanlah hal baru yang keluar dari pemikiran Prabowo. Dalam dua pemilihan Presiden yang lalu, Prabowo juga menawarkan program Revolusi Putih yaitu dengan menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap hari untuk meningkat gizi mereka.


Namun menurut Arjuna, program ini bertentangan dengan Nawacita Jokowi. Pasalnya, Presiden Jokowi lebih menekankan konsumsi telur dan ikan untuk mengatasi stunting. Karena Indonesia memiliki kekayaan alam biota laut dan unggas yang melimpah. Sehingga tak memerlukan impor.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2022 produksi telur ayam ras petelur di Indonesia mencapai 5,57 juta ton. Volume produksi tersebut meningkat 7,9 persen dibanding 2021 (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi.

Produksi ikan Indonesia pun sangat melimpah. Badan Pusat Statistik melaporkan total volume produksi perikanan laut yang didaratkan di PIT pada 2021 sebesar 546,50 ribu ton dengan nilai 11,13 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan 2020, volume produksi mengalami peningkatan 0,74 persen. Tahun 2021, produksi tertinggi terjadi pada triwulan III sebesar 156,62 ribu ton atau senilai 3,14 triliun rupiah.

“Presiden Jokowi lebih menekankan konsumsi telur dan ikan untuk mengatasi stunting. Karena produksi kita melimpah, tak perlu impor. Sehingga kita bisa mandiri dan berdaulat,” jelas Arjuna, melalui keterangannya, Kamis (17/8).

Sedangkan, Arjuna memaparkan, 80 persen kebutuhan susu nasional yang berkisar 4,4 juta per tahun masih impor. Tercatat impor susu Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama setahun hingga Mei 2022, ekspor susu Selandia Baru ke Indonesia melonjak 81 persen.

Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mencatat, Indonesia bersama China, Thailand, dan Malaysia merupakan tujuan utama ekspor susu Selandia Baru.

“Jadi jika program minum susu ini digencarkan, maka impor susu akan semakin menggila. Yang untung bukan nelayan dan peternak lokal kita, tapi importir susu,” tegas Arjuna.

Sehingga, lanjut Arjuna, program minum susu justru akan menjadikan Indonesia bergantung pada komoditi impor. Hingga 2022 berdasarkan data dari BPS, produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya mencapai 968.980 ton atau hanya sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Hampir 80 persen susu yang beredar di pasaran dalam negeri berbahan baku impor.

“Program ini tidak menjadikan Indonesia berdaulat dan mandiri. Hidup sehat dan konsumsi yang bergizi untuk mengatasi stunting tidak harus impor. Lebih bijak apabila memanfaatkan apa yang kita miliki sendiri, percaya pada potensi bangsa sendiri,” ujar Arjuna.

Untuk itu, Arjuna menyarankan para capres dan cawapres yang akan maju pada Pilpres 2024 untuk melanjutkan program Presiden Jokowi yang sudah terbukti berpihak pada kemandirian bangsa. Program konsumsi telur dan ikan yang dicanangkan Presiden Jokowi sangat menguntungkan peternak lokal dan nelayan lokal.

"Jadi jangan asal mengubah namun membuat Indonesia mengalami kemunduran," tegasnya.

“Nawacita Jokowi harus dilanjutkan. Keberpihakan pada bangsa sendiri dan rakyat kecil sangat penting dimiliki para capres. Jangan asal mengubah tapi bikin kita mundur,” tutup Arjuna.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya