Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia/RMOL
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung soal “Pak Lurah” dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI 2023 dianggap hanya sekadar humor.
“Saya kira itu kan humor saja, istilah-istilah yang mengemuka di masyarakat. Istilah-istilah ya, senda guraunya masyarakat, itu biasa terjadi di masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/6).
Namun di sisi lain, Doli menilai bahwa Presiden Jokowi juga ingin menegaskan bahwa dirinya tidak mengintervensi partai politik dalam perhelatan Pilpres 2024.
“Pak Jokowi menegaskan untuk urusan Pilpres itu lebih kepada kewenangan partai politik dan koalisi partai politik,” imbuh Ketua Komisi II DPR RI ini.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara ketika dituding sebagai penentu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Terlebih, tudingan tersebut menggunakan kode "belum ada arahan Pak Lurah".
"Setiap ditanya soal siapa capres cawapres-nya. Jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah..' Saya sempat mikir. Siapa 'Pak Lurah' ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya," kata Jokowi mengawali pidato di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," imbuh Jokowi.
Menurut Jokowi, dirinya tak memiliki wewenang untuk menentukan pasangan capres-cawapres. Sebab, lanjut Kepala Negara, dirinya bukanlah ketua umum partai yang menentukan capres dan cawapres.
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," tegas Jokowi.
