Jokowi bersama sejumlah ketua umum partai politik/Net
Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kode “Pak Lurah” menunjukkan sikap tegas bahwa tidak ada arahan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
“Ya memang banyak juga yang tanya kepada kami, PAN dan Golkar mendukung Prabowo, apakah ada arahan presiden? saya bilang jelas tidak ada arahan apapun!” tegas Zulhas.
Sebab, kata Zulhas, sikap politik PAN dan Golkar yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024 telah melalui berbagai pertimbangan yang matang.
“Itu berdasarkan pemikiran yang panjang diskusi yang panjang rasional dan keputusan bersama kami, dan diperkirakan yang terbaik,” kata Menteri Perdagangan RI ini.
Lebih lanjut, dengan bertambahnya dukungan dari PAN dan Golkar, Zulhas berharap Prabowo bisa menang pada Pilpres 2024 nanti.
“Mudah-mudahan nanti memenangkan Pilpres 2024, jadi sama sekali tidak ada arahan (Jokowi),” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara ketika dituding sebagai penentu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Terlebih, tudingan tersebut menggunakan kode 'belum ada arahan Pak Lurah'.
"Setiap ditanya soal siapa capres cawapres-nya. Jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah..' Saya sempat mikir. Siapa 'Pak Lurah' ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya," kata Jokowi mengawali pidato di Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/8).
"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," imbuh Jokowi.
Menurut Jokowi, dirinya tak memiliki wewenang untuk menentukan pasangan capres-cawapres. Sebab, lanjut Kepala Nagara, dirinya bukanlah ketua umum partai yang menentukan capres dan cawapres.
"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," tegas Jokowi.
