Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB Keluarkan Peringatan Darurat Kemanusiaan Atas Situasi di Sudan

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 20:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sudan berada dalam keadaan darurat kemanusiaan yang meresahkan, dengan lebih dari satu juta individu tercatat telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, dan warga di dalam negeri terjebak dalam kondisi krisis makanan dan perawatan medis.

Peringatan itu dikeluarkan oleh PBB pada Selasa (15/8), dengan mengatakan bahwa konflik antara militer dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) telah berada di titik yang mengkhawatirkan bagi Khartoum.

"Para petani hampir kehabisan waktu dan kehilangan peluang untuk kembali bercocok tanam, yang akan semakin memperburuk krisis kelaparan bagi mereka dan juga tetangga mereka. Pasokan medis semakin sulit didapatkan. Situasi ini hampir di luar kendali," kata badan-badan PBB dalam pernyataan bersama, seperti dimuat India Today, Rabu (16/8).


Menurut data terbaru yang dirilis Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), perang yang meletus sejak 15 April lalu telah menyebabkan 1.017.449 orang melarikan diri dari Sudan ke negara-negara tetangga, sementara mereka yang mengungsi di dalam negeri diperkirakan mencapai 3.433.025 orang.

Ketegangan yang pecah karena terkait dengan transisi yang direncanakan ke pemerintahan sipil ini membuat warga di ibu kota dan sekitarnya terlibat dalam pertempuran dan serangan setiap harinya, yang terus memakan korban hingga ribuan orang dalam konflik tersebut.

Selain itu, menurut badan penduduk PBB, konflik tersebut juga telah memperlihatkan angka kekerasan dan serangan seksual yang meningkat sebanyak 50 persen yang dialami oleh penduduk Sudan.

Atas kesulitan tersebut, Wakil Ketua Dewan Kedaulatan, Malik Agar mengatakan bahwa penyelesaian konflik ini pada akhirnya harus ditemukan melalui meja perundingan.

"Pada akhirnya, perang ini akan berakhir di meja perundingan," kata Agar, yang berpotensi melunakkan tentara.

Agar menyatakan bahwa situasi ini menuntut pembentukan pemerintahan sementara guna menyediakan layanan dan merevitalisasi infrastruktur bagi masyarakat Sudan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya