Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

PBB Keluarkan Peringatan Darurat Kemanusiaan Atas Situasi di Sudan

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 20:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sudan berada dalam keadaan darurat kemanusiaan yang meresahkan, dengan lebih dari satu juta individu tercatat telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, dan warga di dalam negeri terjebak dalam kondisi krisis makanan dan perawatan medis.

Peringatan itu dikeluarkan oleh PBB pada Selasa (15/8), dengan mengatakan bahwa konflik antara militer dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) telah berada di titik yang mengkhawatirkan bagi Khartoum.

"Para petani hampir kehabisan waktu dan kehilangan peluang untuk kembali bercocok tanam, yang akan semakin memperburuk krisis kelaparan bagi mereka dan juga tetangga mereka. Pasokan medis semakin sulit didapatkan. Situasi ini hampir di luar kendali," kata badan-badan PBB dalam pernyataan bersama, seperti dimuat India Today, Rabu (16/8).


Menurut data terbaru yang dirilis Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), perang yang meletus sejak 15 April lalu telah menyebabkan 1.017.449 orang melarikan diri dari Sudan ke negara-negara tetangga, sementara mereka yang mengungsi di dalam negeri diperkirakan mencapai 3.433.025 orang.

Ketegangan yang pecah karena terkait dengan transisi yang direncanakan ke pemerintahan sipil ini membuat warga di ibu kota dan sekitarnya terlibat dalam pertempuran dan serangan setiap harinya, yang terus memakan korban hingga ribuan orang dalam konflik tersebut.

Selain itu, menurut badan penduduk PBB, konflik tersebut juga telah memperlihatkan angka kekerasan dan serangan seksual yang meningkat sebanyak 50 persen yang dialami oleh penduduk Sudan.

Atas kesulitan tersebut, Wakil Ketua Dewan Kedaulatan, Malik Agar mengatakan bahwa penyelesaian konflik ini pada akhirnya harus ditemukan melalui meja perundingan.

"Pada akhirnya, perang ini akan berakhir di meja perundingan," kata Agar, yang berpotensi melunakkan tentara.

Agar menyatakan bahwa situasi ini menuntut pembentukan pemerintahan sementara guna menyediakan layanan dan merevitalisasi infrastruktur bagi masyarakat Sudan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya