Pemerintah China menghapus rilis data terkait perkiraan pengangguran yang akan meningkat di kalangan kaum muda di negaranya selama tujuh bulan berturut-turut.
Langkah tersebut muncul setelah data mengenai tingkat pengangguran di kalangan usia 16-24 tahun di negara itu mengalami peningkatan hingga 21,3 persen, rekor tertinggi yang dicapai pada Juni lalu, dan diperkirakan akan terus meningkat di sepanjang tahun ini.
Seperti dimuat
Telegraph India, Rabu (16/8), keputusan menghapus laporan yang telah dirilis itu diambil oleh pemerintah China, dengan dalih untuk mengumpulkan dan mengoptimalkan data.
"Pemerintah akan berhenti membuat informasi ketenagakerjaan publik untuk kaum muda dan kelompok usia lainnya. Survei yang digunakan peneliti pemerintah untuk mengumpulkan data perlu lebih ditingkatkan dan dioptimalkan," kata Jurubicara Biro Statistik Nasional, Fu Linghui.
Tingkat pengangguran yang meningkat drastis di China telah menjadi salah satu isu yang mencerminkan kekhawatiran lebih luas terhadap negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu, yang membuat Beijing menangguhkan rilis tersebut.
Peningkatan pengangguran kaum muda telah menjadi indikator keprihatinan yang lebih luas tentang ekonomi China, yang sedang berjuang dengan penurunan ekspor, kepercayaan konsumen yang rendah, dan kondisi deflasi.
Menanggapi penangguhan data tersebut, berbagai reaksi diterima oleh pemerintah China, terutama yang berasal dari platform Weibo, di mana lebih dari 140 juta tampilan diperoleh dalam beberapa jam setelah pengumuman.
Banyak orang berkomentar secara online, hingga sarkasme, mereka yakin pemerintah menangguhkan laporan tersebut untuk mencoba menyembunyikan informasi negatif. Sementara yang lain mengatakan mereka percaya masyarakat memiliki hak untuk diberitahu.
“Lebih jelasnya, data saat ini terlihat sangat buruk, jadi jangan melihatnya untuk saat ini," sindir salah satu pengguna Weibo.
Selain itu, keputusan untuk menghapus laporan yang telah dirilis secara luas disebut dapat memperburuk kekhawatiran yang diungkapkan oleh investor dan eksekutif terkait kontrol informasi pemerintah yang semakin ketat, yang dianggap semakin mempersulit untuk melakukan bisnis di China.
