Berita

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani/RMOL

Politik

Tampik Hasto Soal Food Estate, Muzani: Jangan Lihat Sepotong-sepotong!

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 14:57 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto terkait proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan dibantah tegas oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzani meminta Hasto untuk tidak melihat sepotong-sepotong dari program ketahanan pangan nasional yang dinakhodai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Jangan melihat sepotong-potong kalau melihat sepotong-potong maka akan ada cara penglihatan yang tidak pas,” tegas Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).


Lagipula, kata Muzani, program food estate sejatinya adalah pengejawantahan dari visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, tidak ada visi misi menteri di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

“Tidak ada program kementerian, tidak ada visi kementerian, yang ada visi presiden dan wakil presiden. Ingat ini ada sistem pemerintahan Presidensial. Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin, tegas Wakil Ketua MPR RI fraksi Gerindra ini.

Sebelumnya, proyek lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah mulai disenggol PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahkan menyebut proyek ini sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.

Menurut Hasto, PDIP memberikan catatan yang serius atas upaya Presiden Jokowi membangun food estate. Katanya, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan.  

“Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya usai penganugerahan rekor MURI kepada PDIP atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya