Berita

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti/Repro

Politik

Ketua DPD RI: Pilpres Langsung Lahirkan Politik Kosmetik yang Mahal

RABU, 16 AGUSTUS 2023 | 14:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti menyinggung soal sistem pemilihan presiden secara langsung yang saat ini berlaku di Indonesia. Menurutnya, Pilpres langsung ibarat produk kosmetik yang cukup mahal.

Hal itu disampaikan LaNyalla ketika menyampaikan pidato kenegaraannya dalam Sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI 2023 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (16/8).

"Pemilihan presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa," kata LaNyalla.


Mahalnya ongkos politik Pilpres secara langsung terjadi karena partai pengusung berusaha memoles calonnya sedemikian rupa agar bisa dilirik rakyat untuk dipilih, bukan semata-mata lahir karena kemampuan dan kapasitas mumpuni.

"Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi," imbuhnya.

LaNyalla juga menyoal elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden yang kerap dimainkan dan dibesarkan oleh para pendengung di media sosial.

"Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan  narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa," katanya.

Menurutnya, Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, lebih penting dan lebih mendesak daripada kita disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala barat.

"Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong Indonesia Emas, dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya