Di Hadapan Jokowi, Bamsoet Minta PPHN Dibahas Setelah Pemilu 2024

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) disarankan untuk dibahas setelah gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam pidato sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Bambang Soesatyo mengurai, sejumlah permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya tentang hilirisasi yang perlu dibenahi.

Indonesia, kata dia, belum memiliki road map dan mindset pembangunan yang perlu diubah agar mampu mengelola sumber daya alam Indonesia.

"Pembahasan PPHN seyogianya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," tegas Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo dalam sidang tahunan yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, tantangan lain dalam perekonomian nasional juga hadir pada sektor keuangan, di mana aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi.

"Kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, di samping berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru," tutupnya.