Berita

Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah, M. Abid Al Akbar./Ist

Politik

Hak Rakyat Terus Direnggut Negara, Indonesia Emas 2045 Tak Bermakna

SELASA, 15 AGUSTUS 2023 | 20:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

  Indonesia saat ini mengalami penurunan kualitas demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah M. Abid Al Akbar saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara diskusi OTW 2024 bertajuk “Nyawa Demokrasi dan Ekonomi di Tangan Jokowi” yang diselenggarakan lembaga Survei KedaiKOPI, Selasa (15/8).

Dia menyebut kehidupan demokrasi sekarang justru menyingkirkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dengan demikian jargon Indonesia Emas 2045 menjadi ambigu dan miskin makna.

“Demokrasi macam apa yang terjadi saat ini? Kalau dibilang 2045 merupakan Indonesia emas, lantas Indonesia emas seperti apa kalau hak-hak kita sebagai masyarakat terus direnggut oleh negara?” tegasnya.


Abid mengungkapkan jika rakyat rutin mengkritik pemerintah di muka umum dengan kalimat yang terkesan menghina, maka jangan diherankan.

“Masyarakat tidak mendapatkan kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Karena pemerintah menelantarkan rakyat seenaknya. Maka ini (makian) adalah bentuk amarah rakyat,” tegasnya lagi.

Dia menyebut situasi saat ini terjadi represifitas negara terhadap rakyat sipil. "Hal itu masih terus dipertontonkan, bahkan beberapa waktu lalu warga yang menggelar demonstrasi di Bandung sampai dikejar-kejar dan dipukuli hingga ke dalam rumah, hanya karena menuntut hak-haknya," bebernya.

Menurutnya pembuat kebijakan saat ini acap kali justru melahirkan kebijakan yang bertentangan dari makna bijak.

“Kalau misalkan kebijakan yang dikeluarkan tidak bijak, maka harus kita bilang apa?” seloroh dia.

Dia menyayangkan demokrasi saat ini yang telah dikuasai oligarki dan telah terjadi elaborasi antara logika politik dan logika bisnis.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya