Berita

Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah, M. Abid Al Akbar./Ist

Politik

Hak Rakyat Terus Direnggut Negara, Indonesia Emas 2045 Tak Bermakna

SELASA, 15 AGUSTUS 2023 | 20:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

  Indonesia saat ini mengalami penurunan kualitas demokrasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah M. Abid Al Akbar saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam acara diskusi OTW 2024 bertajuk “Nyawa Demokrasi dan Ekonomi di Tangan Jokowi” yang diselenggarakan lembaga Survei KedaiKOPI, Selasa (15/8).

Dia menyebut kehidupan demokrasi sekarang justru menyingkirkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Dengan demikian jargon Indonesia Emas 2045 menjadi ambigu dan miskin makna.

“Demokrasi macam apa yang terjadi saat ini? Kalau dibilang 2045 merupakan Indonesia emas, lantas Indonesia emas seperti apa kalau hak-hak kita sebagai masyarakat terus direnggut oleh negara?” tegasnya.


Abid mengungkapkan jika rakyat rutin mengkritik pemerintah di muka umum dengan kalimat yang terkesan menghina, maka jangan diherankan.

“Masyarakat tidak mendapatkan kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Karena pemerintah menelantarkan rakyat seenaknya. Maka ini (makian) adalah bentuk amarah rakyat,” tegasnya lagi.

Dia menyebut situasi saat ini terjadi represifitas negara terhadap rakyat sipil. "Hal itu masih terus dipertontonkan, bahkan beberapa waktu lalu warga yang menggelar demonstrasi di Bandung sampai dikejar-kejar dan dipukuli hingga ke dalam rumah, hanya karena menuntut hak-haknya," bebernya.

Menurutnya pembuat kebijakan saat ini acap kali justru melahirkan kebijakan yang bertentangan dari makna bijak.

“Kalau misalkan kebijakan yang dikeluarkan tidak bijak, maka harus kita bilang apa?” seloroh dia.

Dia menyayangkan demokrasi saat ini yang telah dikuasai oligarki dan telah terjadi elaborasi antara logika politik dan logika bisnis.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya