Berita

Koridor Lachin/Net

Dunia

Baku Tuding Yerevan Gunakan Dewan Keamanan PBB untuk Kampanye Manipulasi

SELASA, 15 AGUSTUS 2023 | 05:54 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seruan Armenia agar PBB membuka sesi darurat Dewan Keamanan untuk membahas situasi di perbatasan dan koridor Lachin adalah upaya untuk mencari pembelaaan.

Kementerian Luar Negeri Azerbaijan pada Senin (14/8) bahkan menganggap seruan Armenia itu adalah upaya untuk mengubah badan internasional tersebut menjadi instrumen manipulasi.

Pada Desember 2022, Armenia juga telah mengajukan seruan yang sama, tetapi gagal.


"Meskipun gagal pada Desember 2022, Armenia sekali lagi berupaya menggunakan Dewan Keamanan PBB untuk kampanye manipulasi politik, militer, dan informasinya," kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, seperti dikutip dari TASS.

Kementerian juga menegaskan bahwa seruan Armenia kepada Dewan Keamanan tersebut tidak berdasar termasuk tuduhan tentang 'situasi kemanusiaan yang memburuk' dan 'blokade yang berlanjut' di koridor Lachin.

"Seruan itu lagi-lagi datang pada saat Armenia sendiri dengan sengaja dan sengaja menghalangi semua upaya yang dilakukan melalui mitra internasional untuk menemukan solusi yang seimbang, berdasarkan hukum dan masuk akal di lapangan," tambah pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri Azerbaijan juga menuduh pihak Armenia mengganggu kesepakatan tentang pengiriman kargo dan pembicaraan bilateral.

Setelah serangkaian konsultasi intensif dan upaya diplomasi ulang-alik, sempat tercapai kesepakatan terkait pengiriman kargo kemanusiaan ke wilayah Garabagh melalui berbagai rute, serta penyelenggaraan pertemuan antara Perwakilan Khusus Azerbaijan dan perwakilan dari penduduk lokal Armenia.

"Sayangnya, pada 5 Agustus 2023, Armenia, melalui rezim boneka yang dipasang secara ilegal, mundur dari kedua perjanjian di saat-saat terakhir dengan memperkenalkan prasyarat yang bermotivasi politik dan tidak sah serta berbagai dalih," tambah pernyataan itu.

Meskipun ada interaksi intensif antara Azerbaijan, Rusia, AS, UE, dan Komite Palang Merah Internasional untuk mencari jalan keluar dari situasi ini, Armenia sengaja menghalangi upaya diplomatik.

Layanan pers Kementerian Luar Negeri Armenia mengatakan pada Sabtu pekan lalu bahwa Yerevan telah berbicara kepada PBB meminta sesi darurat Dewan Keamanan untuk membahas situasi kemanusiaan di Nagorno-Karabakh.

Koridor Lachin adalah jalan kecil pegunungan pada perbatasan Azerbaijan, yang merupakan rute terpendek dan satu-satunya jalan yang menghubungkan Armenia dengan Nagorno-Karabakh yang berpenduduk etnis Armenia. Di koridor ini, ketegangan antara dua tetangga kerap terjadi.

Pada 23 April, Baku membuka pos pemeriksaan di koridor Lachin, sehingga menimbulkan bentrokan. Pada Mei setidaknya tiga orang tewas akibat bentrokan itu. Selanjutnya ketegangan terus muncul di wilayah itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya